54 Proyek Jetp Ri Telah Terima Pendanaan Us$ 1,1 Miliar

Jakarta, librosfullgratis.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Just Energy Transition Partnership (JETP) tetap berlanjut, meskipun Amerika Serikat (AS) keluar dari inisiatif pendanaan transisi daya tersebut.

Bahkan, Indonesia dan sejumlah mitra internasional tengah membahas strategi percepatan penerapan JETP guna mencapai sasaran Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 alias lebih sigap dengan support internasional.

Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi nan dipimpin oleh Menko Airlangga Hartarto, kemarin, Senin (24/3/2025).

Menurutnya, sebagai bagian dari penerapan JETP, sebanyak 54 proyek telah menerima support pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar US$ 1,1 miliar.

"Dari jumlah tersebut, 9 proyek mendapatkan pendanaan dalam corak pinjaman alias ekuitas, sementara 45 proyek lainnya menerima hibah senilai US$ 233 juta. Selain itu, IPG juga telah mengamankan agunan senilai US$ 1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee untuk mempercepat penyelenggaraan proyek-proyek transisi daya bersih, termasuk pengembangan daya terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor-sektor utama, serta inisiatif dekarbonisasi industri dan infrastruktur," papar Airlangga.

Dalam rapat ini, Airlangga juga menyebut ada beberapa proyek nan secara pragmatis merupakan tujuan daripada JETP, antara lain Muara Laboh di Sumatera Barat, itu adalah program untuk biotermal dan diharapkan bisa beraksi di 2027. Kemudian juga ada beberapa proyek nan dalam pipeline, baik itu photovoltage seperti di Saguling dan juga ada beberapa proyek lain seperti dekarbonisasi alias phasing out dari Cirebon Power.

"Itu juga masuk dalam pembahasan. Di samping itu juga ada beberapa proyek nan lain termasuk waste to energy nan diusulkan untuk segera masuk di dalam pipeline JETP, ialah proyek di Legok Nangka di Jawa Barat," kata Airlangga.

Rapat tersebut juga membahas langkah-langkah percepatan penerapan transisi daya nan mencakup revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), percepatan pencairan dan optimasi skema pendanaan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui sistem monitoring dan pertimbangan berbasis digital.

Selain itu, sinergi lintas sektor menjadi krusial untuk memastikan bahwa transisi daya di Indonesia melangkah efektif, inklusif, dan kompetitif. Pemerintah juga menekankan perlunya kerjasama erat dengan sektor swasta dan mitra internasional guna mempercepat mengambil teknologi rendah karbon dan mengoptimalkan pendanaan hijau. Dengan kerjasama nan erat antara Pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional, Indonesia optimistis dapat menjalankan transisi daya nan efektif, inklusif, dan kompetitif.

"Pemerintah bakal terus melakukan koordinasi antar kementerian. Kemudian juga diharapkan pencairan daripada financing beragam moda ini bisa terus didorong. Pemerintah melakukan pantauan dan pertimbangan berbasis digital dan para stakeholder bisa mengakses, serta secara berkala bakal dilakukan koordinasi," ujar Airlangga.

Dia pun menegaskan Indonesia telah menetapkan sasaran pengurangan emisi sebesar 31,89% secara berdikari dan hingga 43% dengan support internasional pada tahun 2030. Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berasas Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025.

"Satgas ini dibentuk mempunyai empat golongan kerja ialah daya hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia," kata Airlangga.

(haa/haa)

Next Article Hashim Klaim AS Berkomitmen Lanjutkan JETP US$ 20 M untuk Indonesia