Anggaran Dua Pilkada Ulang Di Babel Sulit Diefisiensi

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX
Anggaran Dua Pilkada Ulang di Babel Sulit Diefisiensi Ketua KPU Bangka Belitung Husin.(MI/Rendy Ferdiansyah)

ANGGARAN untuk penyelenggaraan pemilihan kepala wilayah (Pilkada) ulang di dua wilayah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) susah untuk dikurangi berangkaian dengan kebijakan efisiensi anggaran. Kebutuhan anggaran untuk menyelenggarakan pilkada ulang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka diperkirakan mencapai nyaris Rp40 miliar.

Dengan rincian, anggaran Pilkada ulang Kabupaten Bangka Rp21 miliar lebih dan untuk Kota Pangkalpinang Rp19 miliar lebih.

Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung Husin mengatakan, KPU Provinsi Bangka Belitung mendukung kebijakan pemerintah mengenai efisiensi dan penghematan anggaran.

Namun kebijakan ini, menurutnya, susah diterapkan di dua pilkada ulang. Sebab, kebutuhan untuk penyelenggaraan dua pilkada ulang sudah dianggarkan sesuai dengan tahapan-tahapan pemilihan.

"Kami rasa susah untuk diefisiensi dan dihemat, lantaran kebutuhan anggaran ini sudah disusun sedemikian rupa, sesuai kebutuhannya," kata Husin usai pertimbangan penyelenggaraan Pilkada serentak dan Persiapan Pilkada Ulang di Babel, Jumat (14/2).

Apalagi misalnya, lanjut Husin, melakukan penghematan dengan meniadakan tahapan sosialisasi.

"Sosialisasi ini juga sangat krusial untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada ulang, karena dalam dua penyelenggaraan pilkada seeblumnya, partisipasi pemilih rendah," ujarnya.

Menurut Husin, besarnya biaya untuk dua pilkada ulang di Babel pada Agustus kelak disebabkan pilkada ulang di dua wilayah itu disiapkan untuk tujuh pasangan calon kepala daerah.

"Kita siapkan untuk tujuh paslon, jika kelak tidak habis, anggaran tentunya bakal dikembalikan," tegasnya.

Ia menambahkan di tengah efisiensi anggaran saat ini, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung hanya sanggup menggelontorkan Rp10 miliar dari APBD provinsi untuk setiap wilayah nan menyelenggarakan pilkada ulang. Sebab, biaya transfer dari pemerintah pusat kepada Pemprov Babel berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga dikurangi.

"Kalau kelak anggaran dua pilkada ulang ini tetap tetap kurang, maka kami bakal berupaya minta support dari pusat," tandasnya. (RF/J-3)