Antisipasi Cuaca Ekstrem Dan Arus Nataru 2024/2025, Kementerian Pu Pastikan Kesiapan Logistik Dan Sumber Daya

(DOK KEMENTERIAN PU)

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan dan kesiapan seluruh logistik dan sumber daya nan diperlukan untuk menghadapi cuaca ekstrem pada puncak musim penghujan dan kesiapan prasarana jalan pada arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. 

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti selaku Ketua Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Satgas PPB) mengatakan seluruh jejeran Kementerian PU siap siaga mengantisipasi akibat curah hujan tinggi pada akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025 nan berpotensi mengakibatkan banjir dan longsor. 

"Peralatan dan material darurat seperti perangkat berat, kendaraan evakuasi, mobil toilet, tangki air, posko-posko darurat, dan peralatan Disaster Relief Unit (DRU) telah kami siapkan di seluruh provinsi untuk dapat digunakan kapan saja," kata Diana dalam keterangannya, Sabtu (21/12).

Adapun Satgas PPB Kementerian PU terdiri dari 37 balai di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 33 balai di Direktorat Jenderal Bina Marga, dan 34 balai di Direktorat Jenderal Cipta Karya berbareng seluruh tim reaksi sigap di setiap balai. Tercatat balai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyiapkan 2.513 personil, 1.780 alat, dan 473.582 bahan darurat.

Kemudian balai Direktorat Jenderal Bina Marga menyiapkan 421 personil, 1.266 alat, dan 1.160 bahan darurat. Sedangkan balai Direktorat Jenderal Cipta Karya menyiapkan 521 personel, 151.413 alat, dan 4.434 bahan darurat.

Diana memastikan, seluruh personel Satgas PPB telah terlatih dan selalu siap siaga untuk penanganan darurat, terutama di wilayah berisiko bencana. 

"Tim Satgas PPB telah bergerak melakukan penanganan musibah di beragam wilayah, diantaranya musibah longsor dj Deli Serdang, longsor di Kampar, banjir dan longsor di Sukabumi, longsor di Pacitan, dan erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores," tuturnya. 

Selain itu, untuk mempercepat penanganan bencana, Kementerian PU juga terus menjaga dan memperkuat koordinasi baik pada internal Kementerian PU sendiri maupun kerja sama dengan lembaga mengenai lainnya seperti BNPB, BPBD, BMKG, Kementerian Perhubungan, Polri, TNI AD dan pemerintah daerah. (S-1)