Begini Cara Prabowo Bayar Utang Jatuh Tempo 2025 Senilai Rp 800 T

Jakarta, librosfullgratis.com - Pemerintah Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan beberapa strategi untuk bayar utang jatuh tempo pada 2025 nan jauh lebih tinggi dari catatan pada 2024 silam.

Sebagaimana diketahui, utang jatuh tempo pada tahun ini sebesar Rp 800,33 triliun, terdiri dari SBN Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp 94,83 triliun. Lebih tinggi dari catatan pada 2024 silam, ialah senilai Rp 434,29 triliun, terdiri dari SBN Rp 371,8 triliun, dan pinjaman Rp 62,49 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto mengatakan, salah satu strategi menunaikan utang jatuh tempo itu adalah dengan melalui sistem pertukaran SBN jatuh tempo secara bilateral (debt switch). Salah satunya adalah SBN nan dimiliki oleh Bank Indonesia.

"Kita telah melakukan kesepakatan dengan BI mengenai SBN pembiayaan Covid nan dibeli alias dipegang BI nan bakal jatuh tempo 2025 ini. BI dan pemerintah sudah sepakat melakukan debt switch," kata Suminto dalam program Power Lunch librosfullgratis.com, dikutip Senin (13/1/2025).

Bilateral debt switch dengan Pemerintah dilakukan atas SBN nan berasal dari Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Bank Indonesia pada 7 Juli 2020 sebagaimana diubah dengan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Bank Indonesia (SKB II) pada 20 Juli 2020, nan bakal jatuh tempo pada 2025.

Mekanisme debt switch ini dilakukan dengan pertukaran antara SBN nan jatuh tempo dan SBN reguler, nan dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan nilai pasar nan bertindak sesuai sistem pasar.

SBN pengganti adalah SBN dengan tenor nan lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter Bank Indonesia dan kesinambungan fiskal Pemerintah.

Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada 2021 dan 2022.

"Jadi penukaran atas SBN jatuh tempo dalam rangka pembiayaan Covid nan dipegang BI dengan SBN reguler, dengan tenor lebih panjang sesuai sistem pasar," ucap Suminto.

Selain strategi debt switch, Suminto menegaskan, pemerintah juga tetap mempunyai biaya nan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran alias Silpa dari defisit APBN 2024 nan terjaga rendah di level 2,29% dari PDB. Total Silpa pada 2024 sebesar Rp 45 triliun.

"Yang tentu ketika dibutuhkan Silpa juga dapat digunakan memenuhi pembiayaan APBN 2025, tentu dengan sistem nan sudah diatur dalam Undang-undang," ucap Suminto.

Ia menegaskan, Silpa ini pun juga bakal memperkuat akumulasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah juga juga dapat digunakan untuk tahun anggaran berjalan. Total SAL nan dipegang pemerintah per 2023 senilai Rp 459,5 triliun. SAL itu sendiri merupakan akumulasi dari Silpa tahun anggaran sebelumnya dengan ditambah alias dikurangi koreksi pembukuan.

"Jadi kita juga tetap mempunyai SAL nan mengakumulasi Silpa dalam beberapa tahun terakhir," tutur Suminto.

Strategi terakhir, pemerintah juga telah menarik utang terlebih dulu untuk menutup kebutuhan anggaran pada 2025. Mekanisme itu dikenal dengan istilah prefunding. Total prefunding nan telah dilakukan pemerintah pada 2024 untuk pembiayaan tahun anggaran 2025 sekitar Rp 85 triliun.

"Itulah measure-measure nan dilakukan pemerintah untuk mengelola APBN 2025," ungkap Suminto.

(arj/haa)

Next Article Utang Jatuh Tempo di Era Prabowo Rp 800 T, Begini Cara Bayarnya!