Gerindra Pertanyakan Sikap Pdip Soal Kenaikan Ppn 12%

librosfullgratis.com, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rofiqi mengaku heran dengan sikap politik para politisi PDIP belakangan ini nan getol mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 % menjadi 12 %.

Sebab, menurut dia, terbentuknya patokan PPN 12% merupakan produk dari pemerintah dan DPR RI sebelumnya (2019-2024) dimana ketika itu PDIP merupakan partai penguasa di parlemen.

"Ini bukan produknya Pak Prabowo, Undang-Undang ini disahkan pada Tahun 2021 lalu. Ketika itu, PDIP kan sebagai partai penguasa, jumlah mereka di DPR RI juga terbanyak, ketua Panja UU ini juga dari mereka, Pak Dolfie (Dolfie Othniel Frederic Palit),” kata Rofiqi dalam keterangan diterima, Senin (23/12/2024).

“Justru mereka nan mengusulkan dan keputusan sudah menjadi kesepakan bersama, kenapa malah sekarang lempar batu menyalahkan Pak Prabowo," ujar wakil rakyat asal Kalimantan Selatan ini.

Rofiqi menilai, PDIP sedang berakting dalam drama politik untuk mencari simpati publik dengan mengambing hitamkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain itu, PDIP juga terkesan memprovokasi publik dengan sentimen negatif seolah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak peduli dengan nasib rakyat kecil.

“Sikap kurang bijak itu semestinya tidak layak dipertontonkan kepada publik, lantaran rekam jejak digital mengenai kenaikan PPN 12% ini tetap ada di ruang publik,” saran Rofiqi.

"Kenapa sekarang PDIP nan paling depan menyerang kebijakan ini, apa mereka sudah lupa ingatan alias lagi pencitraan alias lempar batu sembunyi tangan?," imbuhnya heran.

Sebaliknya, Rofiqi mendorong PDIP untuk mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto mengenai penetapan PPN 12 % ini. Sebab, penetapan ini hanya diberlakukan untuk peralatan mewah secara selektif. Dia pun membujuk kepada semua pihak, agar senantiasa berbareng menyelesaikan masalah ekonomi bangsa agar kebijakan melangkah efektif ke rakyat.

"Mari kita bersama-sama membangun bangsa dan negara, menuntaskan tantangan ekonomi dan memastikan kebijakan ini bisa melangkah dengan baik dan bijak demi kepentingan rakyat," dia menandasi.