Janji Kementerian Usai Anggaran Dipangkas Untuk Efisiensi

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran. Kocek kementerian-kementerian kena pangkas. Namun mereka berjanji bahwa sejumlah perihal nan krusial tidak bakal berkurang lantaran efisiensi anggaran.

DPR di Jakarta sibuk mengadakan rapat membahas soal efisiensi anggaran. Masing-masing komisi di DPR menghadirkan kementerian nan menjadi mitranya.

Dalam rapat dengan Komisi I DPR, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan kena efisiensi anggaran sebesar Rp 2,03 triliun dan pagu anggaran sebelumnya adalah Rp 9,8 triliun. Efisiensi anggaran berakibat ke pembayaran 99 instansi alias wisma perwakilan RI di luar negeri. Sebanyak sekitar 750 pegawai Kemlu juga kena akibat ialah mutasi.

Di rapat Komisi VIII DPR, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan kementeriannya terkena efisiensi anggaran sekitar Rp 12 triliun. Dia memperkirakan nominal ini merupakan salah satu nominal nan paling besar dibanding dengan efisensi anggaran di kementerian-kementerian lain. Anggaran nan sebelumnya Rp 78.552.159.164.000,00 menjadi Rp 66.232.602.397.000,00.

Itu hanya sebagian saja, tetap banyak kementerian lain nan juga terkena efisiensi. Namun setidaknya, ada janji-janji dari kementerian-kementerian mengenai hal-hal nan tidak bakal berkurang kualitasnya meskipun ada efisiensi anggaran. Simak selengkapnya:

1. Mendikdasmen berjanji rakyat tetap terjamin, kewenangan ASN terpenuhi

Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya juga terdampak efisiensi anggaran, nan merupakan petunjuk Presiden Prabowo Subianto. Abdul Mu'ti mengatakan efisiensi anggaran kementeriannya mencapai Rp 7,27 triliun. Anggaran nan semula RP 33,5 triliun berubah menjadi RP 26,27 triliun.

Mu'ti menyebutkan, sehari sebelum rapat dengan DPR RI, Mendikdasmen berjumpa dengan Mensesneg Prasetyo Hadi. Adapun dalam rapat itu, Mensesneg berpesan efisiensi jangan sampai mengganggu kewenangan ASN hingga penghasilan ke-13.

"Pada 11 Februari 2025, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan dalam pertemuan di Sekretariat Negara mengenai penyesuaian-penyesuaian pada efisiensi anggaran dengan prinsip-prinsip efisiensi nan kudu dipegang oleh masing-masing kementerian dan lembaga, ialah kewenangan ASN tidak terganggu sehingga penghasilan tunjangan serta penghasilan ke-13 tetap kudu terpenuhi," ujar Mu'ti dalam rapat dengan Komisi X DPR, Rabu (12/2) kemarin.

"Buah rambutan buah nanas, rasanya lezat banyak vitamin. Walau anggaran kita dipangkas, Insyaallah kepentingan rakyat tetap terjamin," kata Mu'ti berpantun.

2. Kemendikti janji danasiwa tak dipangkas

Anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti-Saintek) juga dipangkas sebesar RP 14,3 triliun dari pagu anggaran semula Rp 56,6 triliun. Namun kementerian ini berjanji anggaran danasiwa tidak kena akibat negatif.

Sekjen Kemendikti-Saintek, Togar M Simatupang, membantah berita bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dan Beasiswa DIK kena pangkas. Pihaknya memastikan danasiwa tidak termasuk dalam objek program efisiensi.

"Belanja sosial, terutama beasiswa, tidak menjadi objek program efisiensi," kata Togar kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

"Iya (dipastikan aman) itu kelegaan...," lanjutnya.

3. Menko PMK janji penanggulangan musibah tak terganggu

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno berjanji efisiensi anggaran ini tidak bakal mengganggu penanggulangan bencana. Layanan publik juga tidak bakal terganggu.

"Aman, kondusif (penanggulangan bencana) juga, lantaran di sana kan ada biaya siap pakai. Jadi nggak ada masalah," kata Pratikno di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

4. Komdigi janji akses internet tak terganggu

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp 3,84 triliun. Jumlah ini senilai 49,57 persen dari pagu anggaran Komdigi pada 2025. Namun, mereka berjanji bahwa akses internet tidak bakal terganggu, termasuk program-program nan berakibat langsung ke masyarakat.

"Terhadap program prioritas nan perlu dilakukan reprioritas untuk kami mengupayakan jasa publik Kemkomdigi dapat terus bersambung antara lain penyedia jasa publik berupa prasarana telekomunikasi, BTS akses internet, jasa spektrum gelombang radio dan orbit satelit, jasa standardisasi perangkat telekomunikasi, pengendalian konten negatif, pusat info nasional, pusat monitoring telekomunikasi," kata Sekjen Komdigi, Ismail, dalam rapat bareng Komisi I DPR, Kamis (13/2/2025).

Halaman selanjutnya, janji dari MenPAN-RB hinga Menteri HAM:

MenPAN-RB, Kemenkum, Menteri HAM

5. MenPAN-RB janji pelayanan publik optimal

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Rini Widyantini memastikan sasaran keahlian lembaga nan dinakhodainya tetap bakal tercapai sesuai prioritas setelah dilakukannya efisiensi anggaran.

"Dalam penyelenggaraan efisiensi anggaran, ada dua prinsip utama ialah memastikan sasaran keahlian tetap tercapai sesuai prioritas dan perencanaan organisasi. Kedua, pelayanan publik tetap melangkah optimal tanpa gangguan alias penurunan kualitas," ujar Rini, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2025).

6. Kemenkum janji optimalkan anggaran

Kementerian Hukum (Kemenkum) terkena efisiensi RP 2,2 triliun alias 45,07% dari pagu anggaran Rp 5 triliun. Wakil Menteri Hukum Edy Hiariej dalam rapat berbareng Komisi XIII DPR menjelaskan langkah optimasi anggaran adalah lewat langkah program kerja elastis hingga optimasi jasa digital.

"Kami juga melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan anggaran tersedia," sebut Edy.

7. Menteri HAM janji tak pangkas penghasilan pegawai

Kementerian HAM terkena potongan anggaran Rp 60 miliar lantaran adanya efisiensi anggaran. Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan kementeriannya tidak terganggu usai adanya potongan anggaran.

"Di Kementerian Hak Asasi Manusia melangkah normal satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah," kata Menteri HAM Natalius Pigai dalam rapat berbareng Komisi XIII DPR.

Kementerian HAM terkena efisiensi anggaran Rp 60 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 174 miliar. Menteri HAM Natalius Pigai menjamin tidak ada pegawai nan terkena potongan penghasilan imbas efisiensi tersebut.

"Tapi nan jelas penghasilan satu pun kami tidak pangkas lantaran itu krusial kemudian kami juga tidak lakukan efisiensi di pusat info dan info HAM lantaran memang nggak ada anggarannya lantaran ini unit baru," kata dia.

Halaman selanjutnya, janji dari Menteri Imipas hingga Kemhan:

Menteri Imipas, Mentrans, Kemhan

8. Menteri Imipas janji kewenangan napi tak dipotong

Anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dipotong RP 4,4 triliun demi efisiensi kocek negara. Alhasil, anggaran kementerian ketua Agus Andrianto ini menjadi Rp 11,4 trilin. Namun Agus berjanji bahwa kondisi ini tidak bakal memotong kewenangan par anarapidana (napi). Pembangunan lapas dijanjikannya bakal lanjut terus. Belanja pegawai juga tidak dipotong.

"Nggak. Nggak kita potong. Sudah. Kita hanya pangkas di shopping modal sama shopping barang. Tidak mengurangi sedikit pun kewenangan para penduduk binaan," kata Agus dalam rapat berbareng Komisi XIII DPR.

9. Mentrans janji sukseskan swasembada pangan

Kementerian Transmigrasi kena efisiensi anggaran sebesar RP 38,9 miliar, dari Rp 122,42 miliar menjadi Rp 83,5 miliar. Mentrans Iftitah Sulaiman Suryanegara berjanji kementeriannya tetap bakal menyukseskan program Prabowo, ialah swasembada pangan.

"Kami sedang menunggu dalam waktu dekat, paparan kepada Bapak Presiden tentang paradigma baru transmigrasi untuk ikut serta menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Iftitah dalam rapat di Komisi V DPR.

"Kami dari Kementerian Transmigrasi tetap optimis untuk dapat melakukan sesuatu nan terbaik untuk kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia secara keseluruhan," ucapnya.

10. Kemhan janji shopping pegawai tak kena efisiensi

Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI berkurang RP 26,9 triliun dalam efisiensi anggaran ini. Salah satu komponen anggaran ialah shopping pegawai dipastikan tidak kena efisiensi. Adapun efisiensi dianggarkan ke shopping peralatan senilai Rp 10,94 triliun dan shopping modal Rp 16,049 triliun. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menyebut shopping pegawai tak dikenai efisiensi.

"Belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi," kata Donny dalam rapat dengan Komisi I di DPR.

(dnu/dnu)