Kasus Hasto Tunggakan Kpk, Persepsi Publik Jadi Liar

Pendemo meminta KPK segera menangkap Harun Masiku.(MGN)

KASUS dugaan korupsi serta perintangan investigasi nan menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dinilai tunggakan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya. Sehingga, persepsi publik terhadap penetapan Hasto sebagai tersangka menjadi liar.

"Makanya dari awal ini kekeliruan ketua KPK lama, menurut saya, dan tidak menuntaskan nan menjadikan ini tunggakan perkara. Sehingga ini berkepanjangan dan liar," kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Rudianto Lallo saat dihubungi, Rabu (25/12).

Ada nan menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka bermuatan politik. Bahkan, KPK dituding menargetkan orang.

"Memunculkan persepsi beragam di masyarakat. Ya ada nan mengatakan tendensi politik, ini menarget orang per orang, dan sebagainya," ujar Rudianto.

Dia mendorong KPK untuk meluruskan beragam persepsi miring. Sekaligus tak menunda kasus-kasus nan butuh penanganan segera.

Rudianto mengatakan kasus Hasto berangkaian dengan lamanya memburu buronan Harun Masiku. Giat menangkap Harun mestinya dimaksimalkan.

"Jangan kelak sudah lima tahun baru itu diungkap lagi, dan sebagainya. Ini kan kegagalan KPK menghadirkan DPO. Pimpinan KPK lama nan kandas menghadirkan DPO Harun masiku," ujar Rudianto.

KPK resmi mengumumkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap mengenai buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan bangku personil DPR pada Pemilu 2019 melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).

Dia juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan perintangan dalam kasus suap PAW personil DPR sejak operasi tangkap tangan (OTT) digelar.

Salah satunya dia diduga memerintahkan sejumlah ponsel dirusak dan dibuang. (Fah/I-2)