Kata Istana Soal Kementerian Angkat Stafsus Di Tengah Efisiensi: Cek Gajinya Berapa

librosfullgratis.com, Jakarta Pihak Istana Negara merespon polemik masyarakat nan banyak disuarakan di sosial media perihal pengangkatan staf unik alias stafsus kementerian saat gencarnya efisiensi anggaran. Hal itu dinilai bukan komparasi nan setara.

“Ya staf unik berapa sih? Udah cek belum penghasilan staf unik berapa? Udah cek belum?,” tutur Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

"Berapa? 4 juta? Ya berapa (dengan tunjangan)?Totalnya berapa? 15 juta? Cek saja total penghasilan staf unik berapa. Jadi teman-teman bisa hitung lah. Dilantik tiga staf unik berapa gajinya gitu. Jadi ini kan staf unik ini nan mendukung keahlian Menteri,” sambungnya.

Menurutnya, stafsus untuk menteri pun dibatasi maksimal lima orang. Hasan sendiri mengaku mempunyai tiga orang stafsus untuk mendukung kinerjanya.

“Dari sisi efisiensi ini, ini bukan apple to apple lah. Ini bukan sesuatu nan perlu dibandingkan. Orang kan kadang-kadang mudah terbawa emosi saja. Coba cek saja penghasilan staf unik berapa total nan diterima oleh staf khusus,” jelas dia.

Mekanisme pengangkatan stafsus juga berbeda antara pemerintah wilayah hingga kementerian. Sehingga tidak dapat dibandingkan satu dengan lainnya lantaran mempunyai patokan nan baku.

“Ya begini, kelak di Pemda itu kan mereka punya sistem sendiri ya. Kalau staf unik ini kan ada mekanismenya, ada di kementerian dan lembaga di tingkat pusat, kan gitu,” Hasan menandaskan.

Pihak Istana Negara menegaskan layanan pendidikan tidak terdampak program efisiensi anggaran. Sama halnya dengan urusan penghasilan pegawai hingga jasa publik lainnya.

“Dalam efisiensi ini, penghasilan pegawai dan jasa publik bukan termasuk dari item nan diefisienkan. Termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan,” tutur Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

Hasan menyebut, Presiden Prabowo Subianto sangat meletakkan perhatian besar terhadap sektor pendidikan. Bahkan, Program Hasil Terbaik Cepat pun banyak mengenai soal pendidikan dan perbaikan ruang sekolah.

“Ada lebih dari 10 ribu sekolah nan diperbaiki tahun ini. Dari 330 ribu sekolah nan butuh diperbaiki. Kemudian Makan Bergizi Gratis buat anak-anak, terutama juga anak-anak sekolah. Ada pendidikan nan terintegrasi dengan kurikulum-kurikulum standar internasional. Jadi beliau meletakkan perhatian nan sangat besar terhadap sektor pendidikan,” jelas dia.

Hasan kembali menegaskan, tidak ada jasa pendidikan nan dikurangi. Dia memastikan, info jasa pendidikan terdampak efisiensi adalah tidak betul namalain hoaks.

“Jadi pemerintah memastikan bahwa jasa pendidikan nan seperti apa misalnya, daya operasional perguruan tinggi itu tidak bakal terdampak. KIP tidak bakal terdampak. Beasiswa-beasiswa bakal dilanjutkan,” ungkapnya.

Yang pasti, hingga saat ini seluruh jejeran kementerian dan lembaga tetap terus melakukan rekonstruksi anggaran. Hal itu demi mewujudkan efisiensi nan sesuai dengan kemauan Prabowo.

“Karena jangan sampai jasa publik itu tidak boleh terdampak sama sekali. Jadi layanan-layanan pendidikan ini merupakan bagian dari jasa publik. Jadi ini nan mau kami sampaikan agar tidak terjadi simpang siur info di lapangan,” ujarnya.

“Jadi percayalah bahwa jika nan dikhawatirkan adalah biaya kuliah, jika nan dikhawatirkan adalah soal KIP kuliah, nan dikhawatirkan soal apa lagi beasiswa, itu merupakan bagian dari jasa nan dijamin oleh pemerintah bakal dipenuhi,” Hasan menandaskan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan danasiwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak mengalami pemotongan ataupun pengurangan anggaran untuk tahun 2025.

"Terkait danasiwa Kartu Indonesia Pintar. Kami tegaskan bahwa danasiwa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan alias pengurangan," kata Sri Mulyani di DPR, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Adapun bendaharawan negara ini mencatat, jumlah penerima beasiswa KIP untuk tahun anggaran 2025 sebanyak 1.040.192 mahasiswa. Untuk mendukung kelancaran program ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14,69 Triliun.

Sri Mulyani memastikan bahwa anggaran ini tidak bakal terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran apapun. Oleh lantaran itu, mahasiswa nan telah dan sedang menerima danasiwa KIP dapat melanjutkan pendidikan mereka seperti biasa tanpa gangguan.

"Rp14.698.000.000, anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa nan telah dan sedang menerima danasiwa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," ujarnya.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyampaikan, mengenai danasiwa lain nan sedang berjalan, seperti danasiwa LPDP dengan 40.030 penerima, serta danasiwa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikti Saintek), dan danasiwa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama, juga tetap melangkah sesuai perjanjian nan telah disepakati.

"Beasiswa lain nan sedang melangkah ialah 40.030 danasiwa penerima LPDP, Kemendikti Saintek ialah danasiwa pendidikan Indonesia dan danasiwa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap melangkah sesuai dengan perjanjian danasiwa nan sudah dilakukan," jelasnya.