Kejagung Terdampak Efisiensi Anggaran Rp 5,4 T, Kpk Rp 201 M

Jakarta -

Anggaran Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Komisi Pembatasan Korupsi (KPK) terdampak dari petunjuk efisiensi nan diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kejagung melakukan efisiensi sebesar Rp 5,4 triliun dengan pagu anggaran 2025 senilai Rp 24,2 triliun.

"Kejaksaan RI tahun anggaran 2025 mempunyai anggaran Rp 24,2 triliun. Penyusunan pagu alokasi anggaran 2025 dengan rincian per program ialah untuk program pertama pelayanan dan penegakan norma sebesar Rp 1,82 triliun. Kemudian juga program support manajemen sebesar Rp 23,1 triliun dengan jumlah total Rp 24,2 triliun," kata Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Bambang Sugeng Rukmono, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

Sugeng menyebut efisiensi senilai Rp 5,4 triliun itu di antaranya mengenai perjalanan dinas senilai Rp 339 miliar hingga shopping modal Rp 3,4 triliun. Ia mengatakan shopping untuk pegawai tetap.

"Disposisi anggaran nan dapat dimaksimalkan pemanfaatan sebesar Rp 18,4 triliun nan berasas per akunnya meliputi, shopping pegawai Rp 5,6 triliun, shopping peralatan Rp 2,5 triliun dan shopping modal Rp 11,1 triliun. Terkait perihal tersebut bahwa shopping pegawai itu pagu semula Rp 5,6 triliun itu tetap tidak ada pengurangan untuk shopping pegawai," ucapnya.

Di samping itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terdampak efisiensi anggaran senilai Rp 201 miliar. Adapun anggaran KPK pada 2025 senilai Rp 1,237 triliun.

"Pada tahun 2025, pagu sebelum rekonstruksi itu adalah Rp 1,237 triliun di mana Rp 790,71 miliar adalah shopping pegawai, Rp 428,01 miliar adalah shopping peralatan dan Rp18,72 miliar itu adalah shopping modal," kata Wakil Ketua KPK Agus Joko Purnomo.

"Dan dalam rangka efisiensi nan dilakukan oleh Pemerintah nan juga kami dukung maka, pada tahun 2025 ini anggaran kami dapat diefisiensikan sebesar Rp 201 miliar," katanya.

Berikut pagu anggaran KPK setelah rekonstruksi:

1. Belanja pegawai tetap Rp 790,71 miliar
2. Belanja turun sebesar Rp 233,91 miliar
3. Belanja modal turun sebesar Rp 11,82 miliar

Adapun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) juga mendapat efisiensi anggaran sebesar Rp 109,8 miliar. Diketahui pagu anggaran PPATK pada 2025 berjumlah Rp 354,6 miliar.

"Besaran Pagu alokasi PPATK tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 354,6 miliar. Selanjutnya sesuai dengan petunjuk presiden anggaran mendapat perintah efisiensi sebesar Rp 109,81 miliar alias sebesar 31% dari Pagu alokasi anggaran nan tersedia sebelumnya," ujar Sestama PPATK Irjen Albert Teddy Benhard Sianipar dalam rapat.

(dwr/azh)