Komisi B Dprd Dki Bakal Panggil Dishub Soal Wacana Hapus Transj Koridor 1

Jakarta -

Komisi B DPRD bakal memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Komisi bagian transportasi itu bakal meminta penjelasan soal wacana penghapusan TransJakarta (TransJ) koridor 1 Blok M-Kota.

"Tentunya kita bakal meminta keterangan dari Dishub, kemarin saya sudah konfirmasi gimana kita meminta penjelasan dengan wacana ini," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh kepada wartawan, Senin (23/12/2024).

Nova memandang perlu ada kajian mendalam mengenai rencana penghapusan salah satu koridor TransJakarta itu setelah MRT tersambung dari Lebak Bulus hingga Kota. Sebab, dia meyakini penghapusan koridor pasti berakibat terhadap mobilitas warga.

"Saya kurang sependapat, dalam kata lain, kudu ada pengkajian unik ya. Karena pengguna TransJakarta dan pengguna MRT kan ada dua jenis berbeda. Lalu beberapa tempat pemberhentian TransJakarta kan tidak sama dengan nan MRT nan ada di bawah," jelasnya.

Selain itu, politikus NasDem tersebut menyoroti soal ongkos nan dibayarkan penumpang jika menggunakan MRT. Karena itu, dia sekali lagi meminta Pemprov Jakarta terlebih dulu mematangkan kajian mengenai penghapusan koridor 1.

"Kita juga kudu memandang masalah ticketing, harganya kan beda antara MRT dan Transjakarta meskipun keduanya sama-sama melalui subsidi/PSO. Hal ini kudu melalui kajian khusus, tidak serta merta diputuskan," tegasnya.

Wacana Koridor 1 TransJ Dihapus

Sebelumnya, pemerintah Jakarta berwacana menghapus koridor 1 Blok M-Kota Transjakarta jika MRT Lebak Bulus-Kota sudah tersambung. Kepala Dishub Provinsi Jakarta Syafrin Liputo pun menyebut rute TransJakarta koridor 1 itu bakal dilakukan rerouting (perubahan rute).

"Koridor Blok M-Kota ini bakal dilakukan rerouting, tetapi menunggu setelah selesai pembangunan MRT Fase 2A dan MRT operasional full sampai dengan ke Kota," kata Syafrin kepada wartawan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (21/12).

Ia mengatakan pengubahan rute TransJakarta koridor Blok M-Kota bakal dilakukan pada 2029. "Insyaallah kelak itu bakal operasional (MRT) kami harapkan tahun 2029," ucapnya.

Syafrin menuturkan pengubahan rute dilakukan lantaran koridor Blok M-Kota bersenggolan 100 persen dengan MRT Lebak Bulus-Kota. Ia menerangkan pihaknya mempunyai rencana induk transportasi Jakarta sehingga kudu ada efisiensi pengelolaan biaya PSO (public service obligation), ialah anggaran nan turut menopang moda transportasi publik tersebut.

Bila tidak ada efisiensi alias jika tidak ada salah satu nan dihapuskan, biaya subsidi tersebut nantinya bakal menjadi dobel lantaran ada rute TransJakarta koridor 1 Blok M-Kota dan MRT Lebak Bulus-Kota sekaligus nan kudu dibiayai.

"Otomatis jasa MRT itu jadi full Lebak Bulus-Kota sehingga bakal ada jasa TransJakarta nan berdesakan 100 persen dengan jasa MRT, ialah Blok M-Kota," ujarnya.

(taa/jbr)