Kpk Sebut Politik Sektor Paling Rawan Korupsi

ilustrasi.(MI)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau ranah politik menjadi ladang terjadinya tindak pidana rasuah. Untuk menyegah itu, KPK mau menggencarkan pendidikan antikorupsi kepada politikus.

“KPK menegaskan urgensi penguatan pendekatan pendidikan mauoun pencegahan korupsi di sektor politik, sebagai salah satu sektor nan rawan terhadap praktik-praktik korupsi,” kata personil Tim Jubir KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (2/1).

Budi mengatakan, penekanan ranah politik bukan untuk ladang korupsi dinilai penting. Sebab, KPK telah menambah beberapa kasus rasuah berangkaian dengan sektor politik dalam dua bulan terakhir.

“Hal ini terbukti dari dua bulan terakhir, KPK telah melakukan beberapa upaya penindakan nan mengenai dengan sektor politik,” ucap Budi.

Budi menyontohkan kasus baru di KPK nan mengenai dengan sektor politik. Pertama yakni, pencarian biaya untuk kebutuhan Pilkada mantan Bupati Bengkulu Rohidin Mersyah. Lalu, penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) personil DPR nan menjerat buronan Harun Masiku.

Budi mengatakan, pihaknya sudah menyoba menguatkan integritas politikus di Indonesia dengan sejumlah cara. Pertama ialah dengan membikin program Paku Integritas dan Hajar Serangan Fajar.

KPK juga sudah menggencarkan pencegahan korupsi nan difokuskan kepada politikus lama. Itu, kata Budi, dengan langkah mengejar pengisian laporan kekayaan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), khususnya untuk pejabat baru dilantik.

Pengisian LHKPN juga dibikin ketat oleh KPK. Pemantauan bukan hanya dilakukan oleh instansi, tapi, bisa juga dilakukan oleh masyarakat.

“Sehingga andaikan masyarakat menemukan adanya anomali atas pelaporan dimaksud, dapat menyampaikan alias melaporkannya pada KPK sebagai bahan pengayaan,” ucap Budi.

Upaya pencegahan korupsi ini bakal terus digencarkan selama 2025. KPK tidak mau sektor politik nan krusial untuk kerakyatan di Indonesia menjadi ladang korupsi.

“Dengan beragam program nan telah dijalankan, KPK berambisi dapat menciptakan suasana politik nan lebih bersih, transparan, dan akuntabel, serta membangun kesadaran publik tentang pentingnya mencegah korupsi sejak dini,” tutur Budi. (Can/I-2)