ARTICLE AD BOX
LEMBAGA Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendukung wacana nan disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan pemilihan kepala wilayah (pilkada) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj memohon kepada Prabowo untuk menyegerakan kajian komprehensif dan multipihak mengenai pendapat tersebut.
"LPOI mendukung pendapat untuk mengembalikan sirit Demokrasi Pancasila sesuai dengan sila ke-4, ialah kerakyatan nan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujarnya dalam aktivitas Rapat Gabungan Konsensus & Refleksi Akhir Tahun di Jakarta, Rabu (25/12).
"Agar diimplementasikan ke dalam pilkada nan dipilih oleh DPRD, agar dapat menjamin stabilitas sosial dan berjalannya kerakyatan secara lebih beradab," sambung Said.
Usulan mengembalikan pilkada ke DPRD bukanlah peralatan baru bagi LPOI. Said menjelaskan, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai personil LPOI pada 2013 sudah pernah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia menjelaskan, argumen NU mengusulkan rekomendasi tersebut saat itu adalah lantaran besarnya biaya sosial nan kudu dikeluarkan jika kepala wilayah dipilih secara langsung oleh rakyat.
"Di samping juga cost material, luar biasa, untuk mengonsolidasikan lagi masyarakat akibat pilihan pilkada, itu sangat susah sekali. Setahun saja belum tentu bisa selesai," tandasnya. (Tri/M-3)