Ma Kena Efisiensi Anggaran Rp 2,2 T: Transportasi Hakim Terdampak

Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) mengungkap pihaknya melakukan efisiensi anggaran senilai Rp 2,2 triliun dari pagu anggaran 2025 nan telah ditetapkan DPR RI sebesar Rp 12,6 triliun. Pihak MA mengatakan efisiensi ini berakibat pada transportasi pengadil hingga penyelenggaraan sidang keliling.

"Pagu alokasi MA sebesar Rp 12,684,119,652 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 1,462,060,218,817, sedangkan sisa anggaran sekitar Rp 11,2 triliun. Total anggaran nan diblokir sebesar Rp 2.288.100.000.000," kata Sekretaris MA Sugiyanto di rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Sugiyanto mengatakan pihaknya telah melakukan efisiensi terhadap perjalanan dinas sebesar 50%. Namun, dia menyebut efisiensi berakibat ke support transportasi pengadil nan hanya cukup sampai 6 bulan.

"Ini sangat berakibat pada MA yaitu, satu support transportasi pengadil hanya cukup 6 bulan. Dua, pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri, Pengadilan Agama alias Mahkamah Syariah hanya cukup 6 bulan dan pengadilan militer hanya 1 kali dalam setahun. Tiga, biaya mutasi pengadil tidak bisa terbayar keseluruhan," kata dia.

Berikut akibat pemblokiran akun nan disampaikan Sekretaris MA:

1. support transportasi pengadil hanya cukup 6 bulan
2. Pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri, Pengadilan agama/Mahkamah syariah hanya cukup 6 bulan dan pengadilan militer hanya 1 kali dalam setahun
3. Biaya mutasi pengadil tidak bisa terbayar keseluruhan
4. Pembebasan biaya perkara (prodeo)
5. Pendidikan dan training calon pengadil pada Diklat Kumdil
6. Pelatihan teknis Yudisial kewenangan kekayaan intelektual
7. Pelatihan sertifikasi pengadil niaga
8. Pelatihan sertifikasi pengadil mediator
9. Penyusunan dan penerapan info informasi pengadilan
10. Penyusunan RKA+K/L dan DIPA
11. Penyusunan laporan alias perjanjian Kinerja alias review IKU
12. Pelatihan dan sosialisasi kebijakan MA
13. Tidak terlaksananya perjalanan dinas ke luar negeri

(dwr/azh)