ARTICLE AD BOX
librosfullgratis.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa efisiensi anggaran nan diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menjadi kesempatan untuk memperkuat transformasi digital di Indonesia nan efisien dan inovatif.
Meutya Hafid memandang perihal ini sebagai momentum untuk membuktikan bahwa efektivitas program lebih krusial daripada sekadar besaran anggaran.
"Efisiensi bukan berfaedah stagnasi. Kita tidak sekadar memangkas angka, tetapi merancang strategi baru agar digitalisasi tetap berakibat langsung bagi masyarakat," ujar Meutya Hafid dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Sebagai langkah nyata, Kementerian Komdigi bakal melakukan re-prioritisasi program dan anggaran, memastikan bahwa program nan langsung menyentuh kepentingan publik tetap melangkah optimal.
Menkomdigi menjelaskan bahwa efisiensi ini bukan sekadar pemangkasan belanja, melainkan upaya untuk menemukan pola kemitraan baru, mengoptimalkan kerja sama, dan meningkatkan efektivitas penerapan program.
"Kita mencari langkah agar program prioritas tetap berjalan, apalagi dengan pendekatan nan lebih inovatif. Ini tantangan menarik," tegasnya.
Salah satu perhatian unik dalam efisiensi ini adalah penurunan anggaran perangkat tulis instansi (ATK) hingga 90%. Menkomdigi menegaskan bahwa perihal ini bakal dikaji lebih lanjut apakah berakibat signifikan alias justru menjadi kesempatan efisiensi lebih lanjut.
"Apakah kita tetap butuh kertas sebanyak itu? Atau justru efisiensi ini mendorong kita menuju pemerintahan digital nan lebih efektif?" ungkap Meutya.
Selain itu, dia juga telah memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi ini tetap sejalan dengan kebutuhan digitalisasi nasional.
Fokus Utama
Dalam rapat tersebut, Menkomdigi menegaskan bahwa program prioritas nan berakibat pada jasa publik dan keamanan digital tidak boleh tercederai. Beberapa program nan bakal tetap menjadi konsentrasi utama di antaranya:
1. Penguatan pengawasan ruang digital untuk memberantas gambling online dan konten negatif nan menakut-nakuti masyarakat, terutama anak-anak.
2. Transformasi digital di sektor pelayanan publik, memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses info nan sigap dan akurat.
3. Peningkatan literasi digital, agar masyarakat semakin ocehan dan kondusif dalam memanfaatkan teknologi.
"Kita kudu memastikan bahwa digitalisasi tetap memberi faedah nyata bagi masyarakat, bukan sekadar proyek besar dengan anggaran besar," tegasnya.
3 Poin Penting
Dalam Rapat Kerja ini, Komisi I DPR RI menyetujui tiga poin penting:
1. Perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, serta alokasi anggaran sebesar Rp7,73 triliun.
2. Memahami efisiensi anggaran Kementerian Komdigi sebesar Rp4,49 triliun (58,17%), sehingga Pagu Alokasi menjadi Rp3,233 triliun sesuai Inpres 1/2025 dan Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025.
3. Komitmen Komisi I untuk mendukung penambahan anggaran jika kondisi perekonomian memungkinkan dan alokasi tersedia.
Di tengah tantangan efisiensi anggaran, Menkomdigi Meutya Hafid justru memandang kesempatan untuk menjadikan Kementerian Komdigi sebagai pionir dalam penerapan pemerintahan digital nan lebih lincah, efisien, dan berakibat nyata.
"Kita tidak hanya bicara tentang menghemat anggaran, tetapi membuktikan bahwa pemerintahan digital bisa melangkah lebih baik, lebih cepat, dan lebih dekat dengan rakyat," tutupnya.
Menkomdigi Meutya Hafid datang dalam Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI didampingi oleh Wamenkomdigi Nezar Patria, Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo, serta seluruh ketua Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Komdigi.