Mensos Tak Masalah Pakai Angkutan Umum: Saya Beberapa Kali Naik Ojek

Jakarta -

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul tidak masalah dengan usulan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) agar pejabat menggunakan transportasi umum. Gus Ipul mengaku terbiasa naik ojek jika tersendat macet.

"Ya bukan nggak setuju, ya pasti kita setuju aja, nggak masalah, artinya kita naik aja. Kan terbiasa kita kadang-kadang jika enggak ada mobil kelamaan ya kita naik taksi, nggak ada naik taksi ya pindah ke ojek juga pernah, jadi tergantung aja jika itu," kata Gus Ipul kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Gus Ipul menyebut penggunaan kendaraan erat kaitannya dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi. Dia pun memastikan tidak ada masalah jika kelak ada patokan penggunaan kendaraan umum bagi pejabat.

"Tergantung kebutuhannya, jika kita pengen kebutuhan cepet, berkali-kali saya naik ojek. Berulang-ulang naik ojek beberapa kali nggak ada masalah, jika kita memang ada kewajibannya kita laksanakan ya. Jadi apa ya, kita ini kerja sesuai aturan, sesuai kebutuhan. Tetapi jika toh itu kudu dilakukan sama sekali tidak ada masalah. Saya beberapa kali selama jadi menteri saya naik ojek juga lantaran macet gitu," sebut Gus Ipul.

Sebelumnya, MTI menilai semestinya pejabat menggunakan transportasi umum. Dia mengatakan pejabat nan diprioritaskan di jalan bakal memicu kecemburuan.

"Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara nan lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jika memang perlu sekali kudu rapat, pikulan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan nan cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, ialah 89,5 persen wilayah Jakarta," ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno.

Dia mengatakan pejabat negara kudu membiasakan menggunakan pikulan umum. Dia mengusulkan agar pejabat minimal sekali seminggu naik pikulan umum.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan pikulan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum, bakal mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," kata dia.

(lir/lir)