Menteri Ara Minta Kuota Flpp Beli Rumah Ditambah Jadi 500.000 Unit

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

Jakarta, librosfullgratis.com - Minat masyarakat untuk mempunyai rumah sangat besar. Terbukti dari selalu ludesnya kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sekarang mengusulkan kuota FLPP menjadi lebih besar.

"Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah alias bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun," kata Maruarar Sirait dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Adapun kuota FLPP tahun 2025 dari anggaran nan sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220 ribu unit dengan komposisi 75% pemerintah dan 25% bank dengan alokasi sebesar Rp28,17 triliun. Jumlah itu dinilai belum cukup dibanding animo masyarakat nan mau punya rumah.

Hingga Desember 2024, tetap terdapat 45.000 stok rumah siap huni nan sudah terbangun dan tetap menunggu janji angsuran rumah bersubsidi melalui KPR-FLPP. Sayangnya kuota FLPP tahun ini sudah lenyap sejak Agustus 2024 lalu, sehingga akadnya baru digeser ke tahun depan setelah kuota FLPP 2025 lampau keluar.

Dari jumlah stok itu, sebanyak 15.000 unit dibangun oleh developer personil Himpunan Perumahan Rakyat (Himperra).

Ketua Umum Himperra Ari Tri Priyono menyebut rumah subsidi siap huni tersebut sudah siap janji angsuran pemilikan rumah (KPR), jumlahnya ada sebanyak 15 ribu unit pada Januari 2025.

"Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap janji pada 2 Januari 2025," kata Ari.

Pengembang mengusulkan kepada pemerintah agar program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta masyarakat milenial berpenghasilan di atas Rp8-10 juta per bulan.

"Saat ini kan syaratnya penghasilan antara Rp 4-7 juta, kami usulkan bisa menyentuh nan penghasilan Rp8 juta juga bisa mendapatkan akomodasi ini, lantaran banyak nan belum mempunyai hunian, sedangkan kebutuhannya besar," kata Ari.

Pasar tersebut dinilai tetap sangat besar dengan nilai rumah maksimum Rp 500 juta. Dari sisi pembiayaan, pemerintah perlu melakukan terobosan izin dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Negara nan lain. Salah satunya dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memanfaatkan biaya dari BPJS Ketenagakerjaan.

Dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan total mencapai Rp 700 triliun, dengan faedah jasa tambahan dalam program agunan hari tua (JHT) sebesar 20 persen alias senilai Rp 140 triliun. Terobosan izin diperlukan agar biaya JHT itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku kembang di bawah 7 persen alias mendekati suku kembang KPR-FLPP.

"Mayoritas pengguna KPR, kan, pekerja personil BPJS Ketenagakerjaan sehingga peruntukan faedah jasa tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran," ujarnya.


(dce)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Siap-Siap! Pemerintah Naikkan Target Penyaluran KPR FLPP

Next Article Ada Program 3 Juta Rumah, Maruarar Pertanyakan Anggaran Kementerian