Menteri P2mi Ungkap Tugas Dari Prabowo: Berantas Tppo-perluas Devisa

Jakarta -

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkap dua perihal nan ditugaskan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian P2MI. Pertama, Prabowo minta perdagangan manusia diberantas.

"Ada dua angan alias mandat nan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, kepada saya selaku menteri," kata Karding kepada wartawan di instansi BP2MI, Jakarta Selatan, pada Senin (23/12/2024).

"Yang pertama agar kementerian ini bisa meminimalisir tindakan-tindakan tidak adil, eksploitasi, human trafficking, TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), terhadap pekerja migran Indonesia. Itu nan pertama," sambungnya.

Kedua, kata Karding, Prabowo meminta Kementerian P2MI agar memperbanyak alias memperluas devisa melalui kerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan.

"Presiden Prabowo meminta kita untuk memperluas, memperbanyak, remitansi alias devisa nan ada. Dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga vokasi di lembaga pendidikan tinggi maupun disdakmen (pendidikan dasar dan menengah). Itu persis nan disampaikan oleh Bapak Prabowo kepada saya," ucapnya.

Terkait devisa, Karding menilai devisa bisa mencapai Rp 300 juta triliun jika terkelola dengan baik. Sebab pada tahun 2023, devisa mencapai Rp 227 juta triliun, padahal tak dikelola dengan baik.

"Devisa tidak terkelola secara baik saja, dapet Rp 227 juta triliun per tahun kemarin. Coba bayangkan jika ini terkelola dengan baik, mungkin devisa pertama itu bisa menjadi Rp 300 juta triliun. Ini buletin positif," ujar Karding.

Sebelumnya, Karding melantik 32 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian P2MI untuk periode 2024-2029. Dengan adanya pejabat nan baru, Karding percaya devisa bisa lebih besar dibandingkan tahun lalu.

"Kalau dikelola secara baik, Insya Allah bisa lebih besar dari tahun kemarin," pungkasnya.

(fas/fas)