Pdip Tolak Ppn 12%, Gerindra Blak-blakan Dulu Pdip Inisiatornya

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

Jakarta, librosfullgratis.com - Langkah politikus PDIP nan menolak kenaikan PPN 12% membikin sejumlah politikus Gerindra terheran-heran. Pasalnya, terbentuknya patokan PPN 12% merupakan produk dari partai Banteng di periode parlemen 2019-2024 lalu.

"Kenaikan PPN 12%, itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11% tahun 2022 dan 12% hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan," kata Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).

Aturan kenaikan PPN menjadi 12% sudah diputuskan sejak beberapa tahun silam. Karenanya, Wihadi menilai tidak pas jika Presiden Prabowo nan mendapat bola panas dari kebijakan tersebut. Meski sebenarnya Prabowo Subianto bisa membatalkan kebijakan 12% ini.

"Jadi andaikan sekarang ada info ada hal-hal nan mengkaitkan ini dengan pemerintah Pak Prabowo nan seakan-akan memutuskan, itu adalah tidak benar, nan betul adalah UU ini produk dari pada DPR nan pada saat itu diinisiasi PDI Perjuangan dan sekarang Pak Presiden Prabowo hanya menjalankan," tegasnya.

Ia meminta agar PDIP bersikap tegas dengan posisinya, ialah tegas sebagai oposisi alias tetap mendukung pemerintahan.

"Jadi kami dalam perihal ini memandang bahwa sikap PDIP ini adalah dalam perihal PPN 12% adalah membuang muka jadi kami ingatkan bahwa andaikan mau mendukung pemerintahan maka tidak dengan langkah seperti ini, tetapi jika mau melakukan langkah-langkah oposisi maka ini adalah kewenangan daripada PDIP," kata Wihadi.

Politisi Gerindra lain ialah Rahayu Saraswati nan juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI juga terheran-heran dengan sikap PDIP nan menolak kenaikan PPN 12%.

"Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbincang di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12%," kata Sara dilansir dari detik.com, Minggu (22/12/2024).

"Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa. Dalam hati, dahsyat kali memang kawan ini bikin kontennya. Padahal mereka saat itu ketua panja UU nan mengamanatkan kenaikan PPN 12% ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?" Lanjutnya.

Anggota DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, sempat meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kebijakan kenaikan PPN 12%. Rieke berambisi perihal ini menjadi bingkisan tahun baru bagi rakyat.

mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR dan seluruh personil DPR, seluruh personil DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa nan ada di belakang dan rekan-rekan media, kita berikan support penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya percaya menunggu bingkisan tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12 persen," kata Rieke.


(fab/fab)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Alasan Insentif PPN 12% Berlaku Hanya 2 Bulan

Next Article Video: PPN 12% di Januari 2025, Apa Urgensinya?