ARTICLE AD BOX
librosfullgratis.com, Jakarta - Pemerintah terus memperketat izin guna menekan maraknya judi online (judol) di Indonesia. Salah satu langkah nan didorong adalah pengetatan patokan mengenai kartu SIM prabayar dan pembuatan paspor nan kerap dimanfaatkan oleh pelaku gambling online.
Upaya ini dilakukan untuk menutup celah nan sering dimanfaatkan dalam praktik terlarangan tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI, Sumail Abdullah, menyoroti kemudahan memperoleh kartu SIM prabayar tanpa verifikasi identitas nan ketat sebagai salah satu aspek utama berkembangnya gambling online.
Ia menekankan bahwa peredaran SIM card prabayar nan bisa dibeli dengan info tiruan kudu diperketat.
“Banyak identitas orang lain nan disalahgunakan untuk gambling online. Jika sistem registrasi kartu SIM diperketat, maka ruang mobilitas pelaku gambling online bisa dibatasi,” ujarnya.
Selain itu, dia juga menyoroti operator seluler nan dinilai lebih mementingkan untung dibanding membantu pemberantasan gambling online.
Pemblokiran
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus melakukan pemblokiran terhadap situs dan aplikasi gambling online.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa sejak 2017 hingga Januari 2025, pihaknya telah menangani lebih dari lima juta konten gambling online.
“Dari tahun 2017 hingga 21 Januari 2025, Kemkomdigi telah menangani 5.707.952 konten gambling online,” ungkapnya.
Mayoritas konten tersebut tersebar di media sosial, terutama platform X.
Selain pemblokiran, pemerintah juga menggandeng beragam platform digital untuk meningkatkan pengawasan dan mempercepat penghapusan konten nan berangkaian dengan gambling online.
Kemkomdigi juga bekerja sama dengan abdi negara penegak norma guna menindak pelaku nan tetap berupaya menyebarluaskan situs-situs judi. Pemerintah juga memperketat pembuatan paspor untuk membatasi mobilitas pelaku gambling online.
Kasubdit Cekal Ditjen Imigrasi Kemenimipas, Novan Indriyanto, menegaskan bahwa pihaknya lebih selektif terhadap pemohon paspor nan hendak berjalan ke negara-negara seperti Kamboja, nan dikenal sebagai pusat aktivitas gambling online ilegal.
“Jika ada pemohon nan hendak berjalan ke negara dengan banyak pelaku gambling online, kami bakal lebih berhati-hati dalam verifikasi,” ujarnya.
Dengan beragam langkah ini, pemerintah berambisi bisa menekan praktik gambling online secara lebih efektif dan melindungi masyarakat dari akibat negatifnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pengaruh jera bagi pelaku serta mempersempit ruang mobilitas jaringan gambling online di Indonesia.