Pengamat Kritik Wacana Koridor 1 Dihapus: Pelanggan Transj Beda Dengan Mrt

Jakarta -

Pengamat transportasi, Darmaningtyas, mengkritisi rencana Pemprov Jakarta menghapus jasa Transjakarta (TransJ) koridor 1 Blok M-Kota. Ia menilai Dinas Perhubungan tak memahami kondisi di lapangan.

"Ini jelas langkah nan tidak tepat, untuk tidak menyebut konyol. Kadishub dipastikan tidak tahu kondisi lapangan, termasuk kondisi pengguna MRT dan Transjakarta (TJ). Kalau memahami kondisi alias karakter pengguna MRT dan TJ, tentu tidak bakal mengeluarkan pernyataan tersebut," kata Darmaningtyas dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).

Darmaningtyas menilai Transjakarta dan MRT mempunyai karakter pengguna nan berbeda, baik dari aspek sosial, ekonomi, hingga pola perjalanannya. Sehingga, dia memandang keberadaan MRT tak bisa menggantikan jasa Transjakarta begitu saja, sekalipun satu rute.

"Jadi dari aspek sosial ekonomi ini saja, sangat tidak realistis memindahkan pengguna TJ ke MRT. Begitu mereka dipaksa pindah ke MRT lantaran jasa TJ Koridor 1 dihapuskan, maka mereka bakal pindah ke sepeda motor, dan ini jelas suatu kekonyolan nan tidak terampuni," jelasnya.

Dia mengatakan dari segi tarif, MRT jauh lebih mahal dibandingkan Transjakarta. Ia kemudian mencontohkan tarif MRT dari Lebak Bulus-Bundaran HI bisa mencapai Rp 14.000. Sementara Transjakarta hanya Rp 3.500.

"Seandainya pada tahun 2027 kelak tarif TJ naik menjadi Rp 5.000 bakal tetap jauh lebih murah dibandingkan tarif MRT dari Lebak Bulus sampai Kota nan mungkin bisa mencapai Rp. 30.000. Dengan tarif sebesar itu, jelas tidak mungkin terjangkau oleh pengguna TJ. Tarif itu terjangkau bagi pengguna mobil pribadi," terangnya.

Ia memandang penghapusan jasa koridor 1 bukanlah sebuah solusi. Menurutnya, lebih baik mengimplementasikan kebijakan nan selama 15 tahun terakhir sudah digodok, misalnya penerapan tarif parkir tengah kota hingga larangan parkir di badan jalan.

"Kalau menghapus jasa Koridor 1 jelas bukan kebijakan nan cerdas, dan bertentangan dengan pembangunan MRT itu sendiri nan sejak diwacanakan untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi, bukan memindahkan pengguna pikulan umum lainnya," tegasnya.

Darmaningtyas kemudian menyebut, wacana serupa juga sempat digulirkan pada 2010 silam. Namun, kala itu langsung ditepis oleh Dirjen KA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Ia mengaku cemas jika wacana itu tetap digulirkan maka bakal menurunkan jumlah penumpang pikulan umum, khususnya kendaraan bermotor. Sehingga, bakal berkapak pada kemacetan Jakarta nan semakin menjadi-jadi.

"Kontribusi Koridor 1 dalam memfasilitasi mobilitas penduduk Jabodetabek setiap harinya cukup tinggi, bisa mencapai 66.000 orang pada hari kerja. Kalau 50% mereka kembali naik motor, lantaran tidak bisa naik MRT, maka itu bakal nambah ruwet Kota Jakarta," ucapnya.

Ia juga menyoroti dasar pertimbangan penghapusan koridor 1 demi menghindari subsidi dobel ke pengguna Transjakarta dan pengguna MRT. Menurutnya, argumen tersebut tak rasional.

"Kalau pertimbangan Kadishub Syafrin Liputo bakal menghapuskan jasa TJ Koridor 1 dengan argumen menghindari terjadinya double subsidi, maka tentu tidak logis pula, lantaran pengguna TJ itu berbeda dengan pengguna MRT, perusahaan nan melayani juga berbeda, dan masing-masing mendapat PSO dari Pemrov DKI Jakarta," tegasnya.

Ia lantas mengusulkan Pemprov Jakarta lebih berfokus kepada mengupayakan integrasi transportasi di Jakarta. "Bagaimana agar stasiun-stasiunnya terintegrasi dengan jasa pikulan umum lainnya, termasuk dengan TJ Koridor 1," ujarnya.

Wacana Koridor 1 TransJ Dihapus

Sebelumnya, pemerintah Jakarta berwacana menghapus koridor 1 Blok M-Kota Transjakarta jika MRT Lebak Bulus-Kota sudah tersambung. Kepala Dishub Provinsi Jakarta Syafrin Liputo pun menyebut rute Transjakarta koridor 1 itu bakal dilakukan rerouting (perubahan rute).

"Koridor Blok M-Kota ini bakal dilakukan rerouting, tetapi menunggu setelah selesai pembangunan MRT Fase 2A dan MRT operasional full sampai dengan ke Kota," kata Syafrin kepada wartawan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (21/12).

Ia mengatakan, jika melangkah sesuai rencana, pengubahan rute Transjakarta koridor Blok M-Kota bakal dilakukan pada 2029. "Insyaallah kelak itu bakal operasional (MRT) kami harapkan tahun 2029," ucapnya.

Syafrin menuturkan pengubahan rute dilakukan lantaran koridor Blok M-Kota bersenggolan 100 persen dengan MRT Lebak Bulus-Kota. Ia menerangkan pihaknya mempunyai rencana induk transportasi Jakarta sehingga kudu ada efisiensi pengelolaan biaya PSO (public service obligation), ialah anggaran nan turut menopang moda transportasi publik tersebut.

Bila tidak ada efisiensi alias jika tidak ada salah satu nan dihapuskan, biaya subsidi tersebut nantinya bakal menjadi dobel lantaran ada rute Transjakarta koridor 1 Blok M-Kota dan MRT Lebak Bulus-Kota sekaligus nan kudu dibiayai.

"Otomatis jasa MRT itu jadi full Lebak Bulus-Kota sehingga bakal ada jasa Transjakarta nan berdesakan 100 persen dengan jasa MRT, ialah Blok M-Kota," ujarnya.

Saksikan Live DetikPagi:

(taa/jbr)