Penyaluran Beras Sphp Baru 6% Lebih, Ternyata Ini Masalahnya

Jakarta, librosfullgratis.com - Realisasi penyaluran terpantau tetap rendah, tak sampai 10% dari target. Padahal, pemerintah menargetkan Perum Bulog menyalurkan 1,5 juta ton SPHP sampai akhir tahun 2025 nanti.

Angka itu naik dari tahun 2024 nan tercatat mencapai 1,401 juta ton. Data Bulog menunjukkan, realisasi SPHP terbesar ada di tingkat pengecer (65,7%), lampau pemasok (29,5%), Satgas (3,2%), Pemda (1,2%), dan Sinergi BUMN (0,4%).

Untuk tahun 2025, BUMN melaporkan, realisasi SPHP hingga 11 Januari 2025 baru mencapai 9.367 ton alias sekitar 6,24% dari sasaran penyaluran bulan Januari sebesar 150.000 ton.

Apa penyebabnya?

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono mengungkapkan, tetap rendahnya realisasi penyaluran beras SPHP di Januari 2025 disebabkan oleh proses verifikasi ulang. Proses itu dilakukan Bulog terhadap calon penyalur, khususnya di tingkat pengecer.

"Setiap tahun Bulog melakukan verifikasi ulang mitra-mitra penyalurnya," katanya saat ditemui usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Jakarta, Senin (13/1/2025).

Namun, meski proses ini menjadi tantangan bagi Bulog dalam menyalurkan beras SPHP, Maino optimistis sasaran penyaluran beras SPHP untuk sasaran penyaluran Januari dan Februari 2025 tetap dapat tercapai.

"Mudah-mudahan, ini baru 10 hari, kita bisa sesuai target, 150.000 ton di Januari dan 150.000 ton di Februari," ujarnya.

Dalam kesempatan nan sama, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bulog Epi Sulandari memprediksi ada potensi permintaan SPHP bakal terus meningkat dalam beberapa waktu ke depan.

"Melihat tren harian, permintaan SPHP diprediksi meningkat," kata Epi dalam Rakor Pengendalian Inflasi.

Adapun untuk wilayah dengan penyaluran beras SPHP terbesar, lanjut Epi, tetap didominasi oleh DKI Jakarta dan Banten.

Epi mengatakan, penyaluran beras SPHP pada awal tahun menjadi prioritas lantaran nilai beras biasanya mengalami lonjakan selama musim paceklik.

Selain itu, dia juga menyoroti daerah-daerah dengan nilai beras nan cukup tinggi di atas HET, lantaran memang biasanya wilayah tersebut mempunyai kesulitan infrastruktur, dan ongkos pengedaran untuk mencapai wilayah tersebut nan lebih mahal.

"Tetapi kami tetap kerja sama dengan dinas pangan setempat untuk menyalurkan beras SPHP sampai ke titik-titik nan ditetapkan pemerintah wilayah setempat," tutup Epi.

(dce)

Next Article Bos Badan Pangan Buka Suara Soal Impor Beras 5 Juta Ton Tahun 2024