Perang Saudara Tetangga Ri Memanas, Pemberontak Makin Ganas

Jakarta, librosfullgratis.com - Keadaan di bawah Junta Militer Myanmar semakin memanas, usai sebuah golongan etnis bersenjata Tentara Arakan (AA) mengaku telah menguasai penuh wilayah krusial di sepanjang perbatasan Bangladesh.

Mengutip AFP, AA menyatakan telah mengendalikan sepenuhnya seluruh wilayah Maungdaw, sebuah distrik nan dihuni lebih dari 110.000 orang menurut sensus terakhir, sejak Minggu, 8 Desember 2024 lalu.

Dalam sebuah pernyataan nan dirilis Selasa (10/12/2024) malam, AA juga mengatakan pangkalan junta terakhir di dekat kota Maungdaw telah jatuh pada Minggu awal hari setelah nyaris dua bulan pertempuran. Mereka juga menambahkan telah menangkap sejumlah tentara junta termasuk komandan pangkalan.

Sebuah video nan dirilis oleh golongan tersebut memperlihatkan orang-orang nan tampak seperti pasukan keamanan Myanmar nan menyerah melangkah keluar dari gedung-gedung nan rusak, sembari memegang bendera putih dan potongan-potongan styrofoam putih.

Pertempuran sendiri telah mengguncang negara bagian Rakhine barat sejak AA menyerang pasukan keamanan pada November 2023 lalu. Serangan ini mengakhiri gencatan senjata nan sebagian besar telah berjalan sejak kudeta junta tahun 2021.

Pejuang AA telah merebut sebagian besar wilayah di negara bagian, nan menjadi rumah bagi proyek pelabuhan nan didukung China serta India dan nyaris memutus ibu kota negara bagian Sittwe.

Kota Maungdaw terletak di sungai Naf nan memisahkan Myanmar dari Bangladesh dan merupakan rumah bagi banyak personil minoritas Rohingya nan teraniaya. Pada Mei, AA mengatakan telah merebut kota Buthidaung, 25 kilometer (15 mil) dari Maungdaw.

Beberapa golongan diaspora Rohingya kemudian menuduh AA memaksa Rohingya untuk melarikan diri dan kemudian menjarah dan membakar rumah-rumah mereka. Namun klaim ini disebut AA sebagai "propaganda".

Tanggapan Pemerintah RI

Melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Roy Soemirat, Indonesia dan ASEAN tidak berada dalam posisi berencana untuk menjatuhkan hukuman untuk Myanmar, meski negara itu belum memenuhi five point consensus nan telah disepakati 2021 lalu.

"Indonesia tidak dalam posisi menjatuhkan hukuman di luar forum Dewan Keamanan (DK) PBB," tegasnya pada Senin (16/12/2024) lalu.

Ia menyebut bahwa hukuman merupakan perihal nan tidak mudah untuk diterapkan. Pasalnya, hukuman dapat berakibat luas terhadap kehidupan masyarakat di negara nan dijatuhi sanksi.

"Sanksi kudu diterapkan dengan terukur dan terarah. Jadi hukuman tidak bisa diterapkan secara membabi buta," tambahnya.

"Selain itu, pemberlakuan hukuman melalui DK PBB itu juga kudu terus di-review."

Lebih lanjut, Roy memaparkan bahwa saat ini negara ASEAN telah memberikan tugas kepada Myanmar untuk mengadakan perbincangan nan inklusif antara pihak-pihak nan bertikai. Namun secara implementasi, perihal ini tetap susah dilakukan lantaran banyaknya pihak nan meminta adanya syarat-syarat tertentu sebelum perbincangan dilakulan

"Setidaknya bisa duduk bareng dulu. Namun memang banyak pihak dalam bentrok nan tetap memberikan prekondisi untuk terjadinya dialog," tambahnya.

Lantas, Roy memaparkan bahwa Indonesia dan ASEAN tetap terus berupaya mendorong semua pihak nan bertikai untuk paling tidak duduk berbareng terlebih dulu sebagai awalan pembicaraan perdamaian.

"Jadi sekarang kita berada dalam posisi bahwa prekondisi ini bukanlah perihal nan sustainable untuk dilakukan lantaran dapat membikin obrolan ini jalan ditempat."

(pgr/pgr)

Next Article Perang Saudara Pecah di Negara Ini, Jet Tempur Bom Pasar-21 Tewas