Ppn 12% Hanya Barang Mewah, Pan: Keberpihakan Prabowo Ke Rakyat Tak Diragukan

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hanya untuk peralatan mewah per 1 Januari 2025. Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan kebijakan itu menandakan keberpihakan Prabowo ke rakyat mini tidak diragukan lagi.

"Ini kudu dimanfaatkan secara maksimal. Sensitivitas dan keberpihakan Prabowo pada rakyat mini tak perlu diragukan lagi. Karena itu, jangan terlena ikut berpolemik di media sosial nan tidak berujung, kata Saleh dalam keterangan pers tertulisnya, Rabu (1/1/2025).

Saleh mengapresiasi pemerintah nan telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 38,6 triliun untuk mengantisipasi PPN 12% ini. Dia mengaku percaya keputusan nan diambil sudah mementingkan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik.

"Artinya, meski kenaikan PPN 12 persen itu hanya dikenakan pada peralatan mewah dan orang mampu, namun pemerintah tetap menyiapkan paket stimulus dalam melindungi masyarakat mini nan mungkin terdampak. Ini adalah keputusan nan diambil secara bijaksana. Stabilitas sosial, ekonomi, dan politik dijunjung tinggi. Sangat jauh dari politik pencitraan untuk seksdar mencari ketenaran dan publisitas," ujarnya.

Saleh mengaku meletakkan angan besar ke Prabowo. Dia menyebut Indonesia emas 2045 bisa terwujud jika kebijakan-kebijakan berpihak pada rakyat tetap dilanjutkan.

"Saya punya angan besar pada presiden Prabowo. Jika kebijakan-kebijakan berpihak pada rakyat nan didasari atas keadilan sosial tetap dilanjutkan, Indonesia emas 2045 diperkirakan bakal terwujud," kata Saleh.

Sebelumnya, Prabowo Subianto memastikan kenaikan pajak penambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen merupakan penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hanya bertindak untuk peralatan mewah, seperti pesawat jet, kapal pesiar, hingga rumah sangat mewah. Prabowo memastikan pemerintah bakal berupaya menciptakan perpajakan setara dan prorakyat.

"Dengan ini saya kira sudah jelas pemerintah bakal terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan nan setara dan prorakyat," kata Presiden Prabowo dalam konvensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12).

Presiden Prabowo juga memastikan pemerintah bakal memberikan paket stimulus nan nilainya mencapai Rp 38,6 triliun.

"Paket stimulus nilainya adalah Rp 38,6 T. Untuk peralatan dan jasa nan dibutuhkan masyarakat banyak nan tetap diberi pembebasan PPN ialah tarif 0 persen antara lain kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telor, susu segar, jasa pendidikan, kesehatan, pikulan umum, rumah sederhana, air minum," kata Prabowo.

(whn/imk)