Retreat Kepala Daerah Dibiayai Kemendagri, Tak Dibebankan Ke Apbd

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meneken surat mengenai pembiayaan aktivitas pembekalan (retreat) kepala wilayah terpilih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Surat itu menyatakan pembiayaan retreat ditanggung penuh oleh Kemendagri dan tidak dibebankan ke APBD.

Dilihat librosfullgratis.com, Kamis (13/2/2025), surat Mendagri diteken Tito pada hari ini. Surat menyatakan bahwa pembiayaan aktivitas Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2025 selama di Akmil Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN nan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.

Wamendagri Bima Arya membenarkan surat tersebut. Bima mengatakan Kemendagri mempunyai mata anggaran training dan penguatan kapabilitas aparatur pemerintahan daerah.

"Betul, biaya pembekalan Kepala Daerah selama di Akmil Magelang pada tanggal 22 Februari kelak berasal sepenuhnya dari anggaran Kemendagri lantaran Kemendagri mempunyai mata anggaran training dan penguatan kapabilitas aparatur pemerintahan daerah," kata Bima kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

"Sebetulnya semua wilayah juga mempunyai anggaran peningkatan kapabilitas aparatur, termasuk kepala daerah. Ini sangat krusial agar dalam melaksanakan tugas dan pembuatan kebijakan betul-betul memahami proses dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengawasi APBD mereka," ujarnya.

Politikus PAN ini mengungkit pembiayaan retreat kepala wilayah biasanya dianggarkan secara bersama-sama dari APBN dan APBD.

"Pembiayaan pembekalan kepala wilayah alias aparatur biasanya dilakukan dengan pola burden sharing (pembagian) antara kementerian dan pemerintah daerah. Selalu ada anggaran dari pemerintah wilayah untuk capacity building jejeran Pemda termasuk kepala daerah. Juga selalu ada anggaran dari kementerian untuk menyiapkan akomodasi ataupun kebutuhan teknis lainnya bagi peningkatan kapasitas," kata Bima.

Bima melanjutkan, pembiayaan retreat kepala wilayah memang sempat dianggarkan oleh APBD lantaran ada aspirasi dari pemerintah wilayah ke Kemendagri. Dengan begitu, sebutnya, sempat beredar surat info teknis pembiayaan kepala wilayah nan berasal dari APBD.

"Terkait dengan rencana pembekalan kepala wilayah di Akmil Magelang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri menerima aspirasi dari pemerintah wilayah agar biaya pembekalan kepala wilayah juga bisa berasal dari pemerintah wilayah lantaran memang sudah dianggarkan dari APBD dan juga sebagai realisasi dari APBD mereka," kata Bima.

"Untuk mengakomodir usulan tersebut, maka Kepala BPSDM mengeluarkan surat info untuk mensosialisaikan hal-hal teknis persiapan pembekalan termasuk teknis pembiayaan masing-masing kepala wilayah nan berasal dari APBD," lanjutnya.

Namun, kata Bima, Tito kemudian memutuskan bahwa biaya retreat kepala wilayah batal dibebankan ke APBD. Surat terbaru nan diteken Tito ini disebut merupakan perbaikan dari surat sebelumnya.

"Namun kemudian Menteri Dalam Negeri memutuskan bahwa biaya kepala wilayah tidak dibebankan kepada APBD tapi bakal ditanggung sepenuhnya oleh kementerian dalam meningkatkan kapabilitas kepala wilayah terpilih nan tidak semuanya dari latar belakang birokrat. Jadi surat info sebelumnya diperbaiki sesuai keputusan Mendagri," ujar Bima.

(fca/lir)