Saat Pdip Sejalan Dengan Kebijakan Prabowo Yang Kerakyatan

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX
Jakarta - PDI Perjuangan mengaku sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto nan pro terhadap rakyat. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memandang program Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan satu napas dengan partainya.

Hasto mengatakan, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, seluruh kepala wilayah dari PDIP berkomitmen menyediakan rumah untuk rakyat miskin. Upaya ini, katanya, juga dilakukan personil legislatif dari PDIP.

Berikut sorotan dari PDIP:

PDIP Soroti Program 3 Juta Rumah

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri tiba di letak seremoni HUT ke-52 di laman Sekolah Partai, di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Megawati tiba berbareng dengan putranya nan juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Grandyos Zafna

Hasto Kristiyanto menyoroti sejumlah program dari Prabowo nan dianggap sejalan dengan PDIP. Sebagaimana diketahui, selama ini PDI menyuarakan partai wong cilik nan berfokus pada masyarakat mini di RI. Hasto memberi atensi pada upaya pengentasan kemiskian di Tanah Air.

"Jadi memang di dalam program nan dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan," kata Hasto di area GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).
Ia juga menyoroti program pemerimtahan Prabowo untuk menyedian 3 juta rumah. Hasto menilai perihal ini samai dengan komiten seluruh kepala wilayah dari PDIP.

"Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala wilayah dari PDI Perjuangan. Juga personil legislatif dari PDI Perjuangan," kata dia.

"Nah tentu saja target-target itu bakal terus ditingkatkan lantaran PDI Perjuangan melalui HUT ke-52, diingatkan untuk jati dirinya nan berasal dari wong cilik, di mana Pancasila sebagai ideologi pembebasan bagi rakyat Marhaen," tambahnya.

Diketahui, program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa program 3 juta rumah merupakan sasaran dalam setahun. Dengan begitu, selama masa kedudukan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya minta pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam aktivitas Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Dukung Program Makan Bergizi

Siswa SD Negeri 24 Palembang menikmati makan bergizi gratis Foto: Irawan

Terkait program Prabowo lainnya seperti makan bergizi gratis, Hasto enggan mengomentarinya lantaran belum melangkah 100 hari. Namun selama program itu ditujukan untuk rakyat kecil, maka PDIP bakal memberikan support sepenuhnya.

"Ya lantaran program 100 hari itu tetap in progress. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan bakal memberikan support sepenuhnya," katanya.

Hasto menyatakan PDIP juga menyetujui program kerakyatan Prabowo lewat DPR. Karena itu, dia menyebut program kerakyatan Prabowo senapas dengan PDIP.

"Karena melalui HUT ini, napas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukkan. Termasuk beragam program-program kerakyatan nan dilakukan oleh Presiden Prabowo. Itu senapas, mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya," ujar Hasto.

Dukung Pemerintah Prabowo Tak Mesti di Kabinet

Ahmad Basarah tiba di rumah Megawati Politikus PDIP Ahmad Basarah (Foto: Taufiq Syarifudin)

PDIP menegaskan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PDIP percaya pemerintahan di Indonesia tidak menganut sistem oposisi.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut sikap partainya itu sudah disampaikan kepada Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sebelum hari pelantikan presiden wakil presiden. Menurut dia, sikap politik partai berlogo banteng itu sesuai dengan perintah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ibu Mega mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut mengerti sistem pemerintahan presidensial sehingga oleh lantaran itu kita tidak mengenal istilah oposisi, apalagi menggunakan sistem oposisi," ujar Ahmad Basarah kepada wartawan seusai HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Ahmad Basarah menjelaskan, dalam filosofi negara Pancasila, prinsip utamanya adalah gotong royong. Namun mereka membatasinya dengan tidak menempatkan kadernya di Kabinet Merah Putih.

"Oleh lantaran itu, Bu Mega mengatakan PDI Perjuangan bakal bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader/anggota PDI Perjuangan sebagai personil kabinet pemerintahan Prabowo Subianto," tegasnya.

Pria nan juga menjabat Ketua Fraksi PDIP MPR RI itu menuturkan posisi politik PDIP saat ini tidak sama dengan posisi politiknya ketika era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2014.

"Karena kata Bu Mega lebih lanjut, 'saya mempunyai hubungan persahabatan nan panjang dan baik dengan Pak Prabowo', ibu menyebutnya 'Mas Bowo', oleh lantaran itu persahabatan nan panjang dengan Prabowo sangat baik hingga hari ini bisa menjadi fondasi sarana komunikasi dan koordinasi saya dengan Mas Bowo dalam kapabilitas sebagai sesama tokoh bangsa," ungkap dia.

Lantas, soal gimana sikap politik selanjutnya PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, Basarah menyebut perihal itu bakal ditentukan dalam kongres partai pada April 2025. Kongres itu bakal membahas lebih perincian mengenai sikap tersebut.

"Maka di forum itulah keputusan lebih lanjut mengenai gimana posisi dan sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, itu bakal diputuskan di kongres. Tentu penjabaran dan implementasinya bakal dilakukan dengan kewenangan prerogatif Ibu Megawati sebagai ketua umum partai mandataris kongres," jelas dia.

Minta Sosialisasikan PSN

 Adrial/librosfullgratis.com Foto: Aria Bima PDP. Foto: Adrial/librosfullgratis.com

Politikus PDIP Aria Bima menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kurang mempublikasikan Program Strategis Nasional (PSN). Padahal, kata dia, banyak publik nan mau mengetahui perihal tersebut.

"Justru 100 hari ini nan kurang dipublikasikan adalah pemerintahan Pak Prabowo, terutama di tahun 2025 ini program-program strategis nasionalnya mau apa," kata Aria di GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Dirinya mencontohkan ketika era Jokowi, program prioritas pemerintahnya terlihat jelas. Untuk itu, dirinya mengatakan semestinya pemerintah memaparkan apa saja nan menjadi program strategis nasionalnya.

"Jadi ada sesuatu nan memang kita itu tahu persis, oh 5 tahun ke depan ini adalah ini. nan kami harapkan mendekati 100 hari ini tentunya rakyat, PDI Perjuangan berambisi ada sesuatu 1, 2, 3, 4, 5 program prioritas pemerintah," ucapnya.

Aria mencontohkan salah satu program nan paling populis era pemerintahan Prabowo adalah makan bergizi cuma-cuma (MBG). Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga menilai DPR RI bakal mendukung program MBG tersebut.

"Menurut saya parlemen bakal men-support lenyap makan siang cuma-cuma ini tentunya dengan support anggaran nan sifatnya permanen ya. Jangan sampai makan siang cuma-cuma ini tidak didukung, di-support oleh anggaran nan kontinu dengan sasaran berapa. Ini nan tetap kita tunggu, program 100 hari ini bakal terlihat keahlian kolektif kabinet kerja Pak Prabowo dan Mas Gibran," imbuhnya.

(dwr/dwr)