Sahroni Apresiasi Prabowo: Mafia Perizinan Wajib Ditangkap Jaksa Agung

Sedang Trending 4 minggu yang lalu
ARTICLE AD BOX

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jejeran untuk membahas penanganan perizinan terlarangan nan merugikan negara dan menghalang pembangunan nasional. Sahroni menilai perihal itu sebagai komitmen Prabowo untuk memberantas korupsi di Tanah Air.

"Langkah sigap Presiden ini wajib diapresiasi ini corak komitmen Presiden untuk berantas perizinan nan terlarangan di republik ini," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Sahroni menerangkan saat ini banyak mafia perizinan berkeliaran. Dia menyebut tugas Jaksa Agung dan jejeran nantinya untuk menangkap para mafia tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Banyak mafia perizinan berkeliaran nan wajib ditangkap oleh jaksa agung dan jejeran untuk membersihkan walaupun tidak secepat nan kita harapkan," ujarnya.

Sahroni percaya Jaksa Agung ST Burhanuddin bakal melakukan langkah sigap terhadap pengarahan Prabowo tersebut. Sahroni menilai langkah Prabowo memanggil Jaksa Agung dan jejeran sangat bagus.

"Saya percaya Jaksa Agung ST Burhanuddin bakal lakukan langkah sigap perintah presiden tersebut," ujarnya.

"Bravo Bapak Presiden," imbuhnya.

Prabowo Panggil Jaksa Agung dan Jajaran

Pada Senin (13/1), Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan seluruh jaksa agung muda ke Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan itu membahas rumor pemberantasan korupsi serta penanganan perizinan terlarangan nan dianggap merugikan negara dan menghalang pembangunan nasional.

Dilansir keterangan resmi Biro Pers Istana, pertemuan nan berjalan tertutup itu juga dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Dalam pertemuan itu, disebutkan Prabowo menyampaikan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi nan kerap terjadi di sektor perizinan. Prabowo menilai bahwa perizinan nan tidak sah merupakan salah satu celah nan sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu, sehingga berakibat pada kerugian negara.

Selain itu, Prabowo juga disebut memberikan pengarahan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan terlarangan tersebut. Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di lembaga pemerintah agar proses perizinan melangkah transparan dan sesuai patokan nan berlaku.

(whn/idn)