ARTICLE AD BOX
Jakarta, librosfullgratis.com - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan kembali perihal andil PDIP dalam pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) nan menjadi dasar kenaikan PPN jadi 12 persen.
Misbakhun menilai tidak selayaknya PDI Perjuangan membikin langkah-langkah politik cuci tangan seakan-akan mereka tidak terlibat dalam proses politik ketika membahas UU HPP, dimana penentuan kenaikan tarif PPN dari 10% naik secara berjenjang menjadi 11% pada 1 April 2022 dan naik lagi menjadi 12% pada 1 Januari 2025 nanti. Semuanya Tertuang dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 tanggal 7 Oktober 2021
"Sebagai presiden nan dipilih rakyat untuk periode 2024-2029, Bapak Presiden Prabowo berjanji kudu menjalankan konstitusi negara dan menjalankan undang-undang dengan selurus-lurusnya," papar Misbakhun dalam rilisnya, Senin (23/12/2024).
"Untuk itu, menjalankan petunjuk UU HPP dimana ada kenaikan PPN 12% merupakan konsekwensi nan kudu dijalankan oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.
Misbakhun pun mengatakan jika saat ini ada upaya politik kembali arah dari PDI Perjuangan dengan melakukan upaya penolakan itu berfaedah mereka mau 'tinggal glanggang colong playu.'
"Mereka terlibat dalam proses politik pembuatan UU itu sebagai ketua Panja RUU Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah Dolfie OFP sebagai Ketua Panja saat pertama kali RUU itu diberikan nama, lampau berubah disetujui menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Sikap politik mencla-mencle PDI Perjuangan seperti ini kudu diketahui oleh semua rakyat Indonesia banyak, ketika berkuasa berbicara apa. Ketika tidak menjadi bagian dari kekuasaan seakan-akan paling depan menyuarakan kepentingan rakyat. Berpolitiklah secara elegan.
"Saya personil Panja RUU tersebut, sebagai saksi sejarah dan saksi hidup sehingga sangat tahu dinamika pembahasan RUU tersebut," paparnya.
Bahkan Misbakhun mengatakan Fraksi Partai Golkar sempat tidak dilibatkan dalam beberapa pertemuan lobby dalam pembahasan RUU tersebut lantaran dianggap terlalu memberikan banyak pembahasan dan argumentasi berkarakter kritis terhadap beberapa rumor krusial dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
"Ketika RUU dibahas, Fraksi Partai Golkar untuk tarif pajak UMKM justru meminta tarif nya diturunkan dari 1% menjadi 0,5%. Penurunan sebesar 0,5% itu setara dengan penurunan 50 persen. Ini adalah keberpihakan nyata Partai Golkar untuk masyarakat golongan upaya mikro mini dan menengah," ungkap Misbakhun.
Sikap politik Partai Golkar sangat jelas, lanjutnya, setelah UU HPP disetujui maka setiap UU kudu dijalankan dalam rangka tertib bernegara dan berkonstitusi.
"Langkah Bapak Presiden Prabowo soal kenaikan PPN 12% jelas arahannya. Sesuai perintah UU HPP ialah naik 12% untuk selected items hanya pada komponen peralatan nan selama ini terkena penjualan peralatan mewah," tambahnya.
Dia memandang kebijakan Ini sebuah moderasi politik yg bijak dari Bapak Presiden Prabowo, bahwa petunjuk UU tetap dijalankan dengan memperhatikan semua aspirasi masyarakat dan bumi upaya soal situasi ekonomi terkini nan memang memerlukan banyak insentif dari negara.
Untuk itu, Misbakhun menegaskan Partai Golkar selalu memberikan support kepada setiap pengarahan dan langkah politik dari Bapak Presiden Prabowo untuk diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menegaskan bahwa undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan inisiatif pemerintah Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) nan diusulkan ke DPR pada 2021.
UU HPP ini memang menjadi dasar kenaikan PPN jadi 12% tahun depan. Dolfie mengungkapkan UU HPP merupakan UU inisiatif pemerintahan Jokowi, nan disampaikan ke DPR tanggal 5 Mei 2021. Seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah atas RUU HPP
"UU HPP, bentuknya adalah Omnibus Law, mengubah beberapa ketentuan dalam UU KUP, UU PPh, UU PPN, dan UU Cukai. UU ini juga mengatur Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Pajak Karbon," ujarnya personil partai PDIP tersebut, dalam pernyataan resmi kepada librosfullgratis.com, Senin (23/12/2024).
Doflie menegaskan kenaikan PPN sebenarnya didasarkan pertimbangan kondisi perekonomian nasional. Oleh lantaran itu, pemerintah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian tarif PPN, baik naik alias turun.
"Pemerintah dapat mengusulkan perubahan tarif tersebut dalam rentang 5% sd 15% (bisa menurunkan maupun menaikan); Sesuai UU HPP, Pasal 7 ayat (3), Pemerintah dapat merubah tarif PPN di dalam UU HPP dengan Persetujuan DPR," kata Dolfie.
Dia mengungkapkan jika pemerintahan Prabowo Subianto tetap mau meningkatkan PPN jadi 12%, maka ada beberapa perihal nan patut dipertimbangkan sebagaimana dibahas dalam penyusunan APBN 2025, ialah keahlian ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pembuatan lapangan kerja, penghasilan masyarakat nan meningkat, pelayanan publik nan semakin baik dan efisiensi serta efektivitas shopping negara.
Kisruh PPN semakin memanas setelah Waketum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati mengungkapkan perihal penolakan PDIP terhadap rencana kenaikan PPN 12%. Padahal, menurut dia, PDIP terlibat dalam panja pembuatan UU HPP. Penolakan PPN 12 persen sempat disampaikan PDIP saat paripurna DPR.
"Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbincang di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen," kata Sara kepada wartawan, dikutip dari CNN Indonesia, Senin (23/12).
Sara mengatakan sejumlah personil DPR lainnya juga keheranan dengan penolakan PDIP. Sara mempertanyakan kenapa PDIP baru sekarang menolak PPN 12% persen.
"Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa. Dalam hati, dahsyat kali memang kawan ini bikin kontennya. Padahal mereka saat itu ketua panja UU nan mengamanatkan kenaikan PPN 12% ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?" ujarnya.
(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: DPR Bahas Efek Prabowo Terapkan PPN 12% Hanya Bagi Barang Mewah
Next Article Video: Ini Dia, Sederet Partai Penguasa DPR RI 2024-2029