Yenny Wahid Minta Ppn 12% Dihentikan: Jika Gus Dur Ada, Akan Bersama Rakyat

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

Jakarta -

Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid, menyoroti rencana kenaikan PPN 12%. Yenny meminta agar kebijakan ini bisa dihentikan.

Mulanya Yenny menjelaskan masyarakat saat ini tengah menghadapi tantangan nan besar mengenai nilai kebutuhan pokok nan melonjak. Dia juga menyinggung jumlah kelas menengah nan turun kelas.

"Saat ini kita menghadapi tantangan nan begitu besar. Rakyat hidup dalam kesulitan, nilai kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun, kelas menengah turun kelas, apalagi berkurang jumlahnya sebanyak 9 juta orang," ujar Yenny dalam peringatan Haul ke-15 Gus Dur di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya, Yenny menjelaskan menurut mahir ekonomi, konsumsi domestik merupakan penopang terbesar perekonomian dalam negeri. Yenny menyinggung pemerintah nan justru malah meningkatkan PPN hingga 12%.

"Para ahli ekonomi menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia. Tetapi justru saat ini ada rencana pemerintah untuk meningkatkan pajak pertambahan nilai menjadi 12%," ucap Yenny.

Yenny pun mempertanyakan keputusan pemerintah mengenai kenaikan PPN 12%. Dia turut membandingkan dengan kebijakan-kebijakan menyangkut ekonomi di beberapa negara lain.

"Apakah ini bijak? Mari kita lihat negara lain. Singapura justru memberikan support tunai kepada rakyatnya. Vietnam menurunkan pajaknya dan justru memperkecil jumlah pejabatnya. Namun Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya," jelas Yenny.

Yenny lantas menyampaikan jika sang ayah, Gus Dur, tetap ada, maka bakal berada di pihak rakyat. Dia menekankan upaya pemerintah dalam menekan nomor korupsi bukan dengan langkah membebani rakyat dengan kenaikan pajak.

"Jika Gus Dur tetap ada, saya percaya beliau bakal berdiri berbareng rakyat mini dan mengatakan, hentikan rencana ini. Prioritaskan kesejahteraan rakyat bukan hanya angka-angka di atas kertas. Turunkan nomor korupsi bukan malah rakyat nan kudu dibebani," imbuhnya.

Selain itu, Yenny juga mengungkap jika Gus Dur merupakan sosok nan senantiasa menjunjung tinggi demokrasi. Dia menyebut salah satu keputusan terbesar Gus Dur saat memimpin Indonesia ialah memisahkan Polri dengan TNI.

"Salah satu keputusan terbesar Gus Dur untuk menegakkan kerakyatan di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia. Sebuah langkah nan tidak mudah untuk dilakukan," ungkap Yenny.

(rfs/rfs)