Anggaran Kemenkeu Hemat Rp8,99 T, Sri Mulyani: Konsumsi Rapat Tak Ada

Jakarta, librosfullgratis.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pengaruh pemangkasan anggaran terhadap budaya kerja di Kementerian Keuangan. Anggaran Kementerian Keuangan sendiri telah terpangkas sebesar Rp 8,99 triliun dari pagu Rp 53,19 triliun, seiring adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Anggaran Kemenkeu sekarang menjadi Rp 44,20 triliun.

"Diharapkan bakal menciptakan sebuah budaya baru penekanan kepada penyelenggaraan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan dan tentu beragam target-target tidak bakal kita lakukan pengurangan," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Sri Mulyani menekankan, meski efisiensi anggaran ini tidak berakibat pada shopping pegawai dan shopping sosial, namun berakibat ke budaya kerja kementeriannya.

Di antaranya. mengembangkan sistem digital dengan penggunaan aplikasi nan bisa berkarakter kolaboratif, seperti MS365 secara terpusat, sehingga pengadaan dan juga dari sisi efektivitasnya bisa lebih meningkat.

Lalu, pengadaan laptop dilakukan melalui e-katalog LKPP dan juga disertai kebijakan TKDN nan menyebabkan irit 33% dari pengadaan laptop sebelumnya.

Digitalisasi proses upaya ini kata dia juga menyebabkan mesin fotokopi di Kementerian Keuangan nan tadinya 129 unit menjadi 24 unit.

"Ini dikarenakan ada beberapa kepentingan nan memang pada saat kita melaksanakan tugas, seperti proses pengadilan dan lain-lain sering dimintakan arsip secara printing, sehingga kami tetap mempunyai 24 unit mesin fotokopi," ucap Sri Mulyani.

Untuk shopping pegawai seperti pembayaran penghasilan dilakukan terpusat melalui share services, hingga menurunkan jumlah staf Kementerian Keuangan. Jumlah pegawai Kemenkeu turun 4.434 orang, dari 82.468 orang menjadi 77.023 orang.

Berbagai pertemuan pun dia katakan sekarang kudu dilakukan di lingkungan Kemenkeu. "Sehingga tidak perlu menyewa beragam macam ruangan meeting," tuturnya.

Perjalanan dinas pun dia tegaskan sekarang kudu menggunakan e-Perjadin. Mekanisme perjalanan dinas itu membikin seluruh aktivitas pegawai nan ke luar kota bisa dimonitor dari sisi tujuan hingga frekuensinya.

Menurut Sri Mulyani, beragam belanja-belanja operasional seperti konsinyering hingga aktivitas seremonial, telah dihapuskan. Termasuk pengadaan souvenir, pembuatan banner, spanduk, bahan, hingga konsumsi rapat.

"Kami tidak ada lagi di dalam rapat itu konsumsi. Diklat, Bimtek, sosialisasi secara luring dalam perihal ini, perjalanan dinas, shopping modal nan tetap bisa ditunda, kami lakukan penundaan termasuk untuk multi-year contract nan belum selesai tahun ini tetap bisa kita rekomposisi dan distress, sehingga menimbulkan pengurangan shopping tahun ini," tutur Sri Mulyani.

Belanja langganan daya dan jasa, shopping sewa dan pemeliharaan gedung, serta peralatan mesin nan kita anggap tidak prioritas juga telah dia pangkas.

"Perubahan langkah kerja baru juga kita introduce ini sebetulnya bukan perihal nan baru tapi kita bakal makin percepatan di dalam rangka untuk meningkatkan kualitas tanpa menimbulkan akibat dari sisi belanja," ungkapnya.

(arj/haa)

Next Article Belanja RI Tembus Rp 1.930 T di Agustus 2024, Buat Apa Saja?