Badan Antikorupsi Korsel Janji Tangkap Presiden Yoon

Seoul -

Penyidik Corruption Investigation Office (CIO) for High-ranking Officials Korea Selatan (Korsel) berjanji bakal melaksanakan surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol. Yoon saat ini telah diskors dari jabatannya usai dimakzulkan oleh parlemen.

Dilansir AFP, Rabu (1/1/2025), interogator CIO menegaskan mereka bakal melaksanakan surat perintah penangkapan untuk Yoon atas pernyataannya tentang darurat militer sebelum pemisah waktu 6 Januari 2025.

Pendukung dan penentang Yoon telah berkemah di luar kompleks tempat dia berlindung selama berminggu-minggu. Dia melakukannya untuk menghindari upaya pemeriksaan terhadap dirinya.

CIO telah meminta surat perintah penangkapan setelah Yoon mangkir dari interogasi untuk ketiga kalinya. Namun, belum jelas apakah mereka dapat melaksanakan penangkapan lantaran Dinas Keamanan Presiden sebelumnya menolak untuk mematuhi surat perintah penggeledahan.

Kepala CIO, Oh Dong-woon, mengatakan surat perintah tersebut bakal dilaksanakan 'dalam pemisah waktu', ialah pada hari Senin, 6 Januari.

"Kami mau proses melangkah lancar tanpa gangguan besar, tetapi kami juga berkoordinasi untuk memobilisasi polisi dan personel sebagai persiapan," katanya kepada wartawan.

Dia juga memperingatkan siapa pun nan mencoba menghalangi pihak berkuasa untuk menangkap Yoon dapat menghadapi tuntutan hukum. Dia mengatakan penangkapan Yoon tak boleh dihalangi oleh siapapun.

"Kami menganggap tindakan seperti mendirikan beragam barikade dan mengunci gerbang besi untuk melawan penyelenggaraan surat perintah penangkapan kami sebagai penghalangan tugas resmi," katanya.

"Siapa pun nan melakukan ini dapat dituntut dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang, mengganggu penyelenggaraan hak, dan penghalangan tugas resmi dengan langkah khusus," tambahnya.

Tim norma Yoon menganggap perintah penangkapan itu 'ilegal dan tidak sah' dan telah berjanji untuk mengusulkan perintah pengadilan untuk membatalkanna. Para pendukung Yoon telah menggelar unjuk rasa untuk mengecam surat perintah itu.

Polisi dikirim ke wilayah itu dalam jumlah besar dan terlihat berteriak kepada para pengunjuk rasa agar tetap berbaris. Video menunjukkan para pengunjuk rasa pro-Yoon di satu sisi dan anti-Yoon di sisi lain saling berteriak dengan polisi nan berada di tengah-tengah.

Pejabat Korea Selatan sebelumnya kandas melaksanakan surat perintah penangkapan bagi personil parlemen pada tahun 2000 dan 2004 lantaran personil partai dan pendukungnya menghalangi polisi masuk selama tujuh hari saat surat perintah itu berlaku.

Yoon telah dilucuti dari tugas kepresidenannya oleh parlemen dan menghadapi tuntutan pidana pemberontakan, nan dapat mengakibatkan balasan penjara seumur hidup alias apalagi balasan mati.

Pada Rabu (1/1) kebanyakan staf Yoon nan tersisa, termasuk kepala stafnya, sekretaris senior, dan penasihat khusus, semuanya mengusulkan pengunduran diri mereka kepada Penjabat Presiden Choi Sang-mok. Presiden nan diskors itu mengumumkan darurat militer dalam pidato nan disiarkan di televisi tanpa pemberitahuan, dengan mengatakan bahwa undang-undang itu ditujukan untuk melenyapkan 'elemen anti-negara' tetapi personil parlemen bergegas ke parlemen untuk menolaknya pada 3 Desember 2024.

Pada saat nan sama, pasukan bersenjata komplit menyerbu gedung, memanjat pagar, memecahkan jendela, dan mendarat dengan helikopter. Mahkamah konstitusi Korsel bakal memutuskan apakah pemakzulan Yoon bertindak alias tidak.

Kekacauan semakin menjadi-jadi dalam akhir minggu lampau ketika pengganti Yoon, Han Duck-soo, juga dimakzulkan oleh parlemen lantaran kandas menandatangani rancangan undang-undang untuk penyelidikan terhadap pendahulunya. Choi mulai menjabat pada hari Jumat dan mendapati dirinya langsung terjerumus ke dalam musibah dengan jatuhnya pesawat Jeju Air pada hari Minggu nan menewaskan 179 orang.

Pada hari Selasa, Choi menunjuk dua pengadil baru ke pengadilan konstitusi nan menangani pemakzulan Yoon demi memenuhi tuntutan utama oposisi.

(haf/imk)