Bos-bos Pengusaha Geram Dipalak Preman Ormas, Menaker Cuma Ucap Begini

Jakarta, librosfullgratis.com - Kalangan pengusaha di Indonesia geram dengan tingkah laku organisasi masyarakat alias ormas nan kerap memalak alias melakukan pungutan liar, sembari meminta jatah proyek. Mereka pun akhirnya buka bunyi secara terang-terangan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyebut kejadian ini telah mengganggu suasana investasi dan berpotensi merugikan ekonomi nasional.

Menurutnya, praktik semacam ini tidak hanya membebani pelaku upaya dengan biaya tambahan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam berbisnis. Bahkan, tak jarang ulah oknum ini menyebabkan gangguan keamanan dan menghalang operasional industri.

"Kami memang banyak menangkap keluhan dan keresahan dari para pelaku upaya atas ulah oknum ormas nan meresahkan bumi usaha. Dari keluhan-keluhan nan masuk, modusnya bermacam-macam, dari mulai pungutan liar, duit keamanan, hingga jatah proyek," ungkap Shinta kepada librosfullgratis.com, dikutip Sabtu (15/3/2025).

Jika masalah ini terus dibiarkan, dampaknya bisa semakin luas. Ketidakpastian nan ditimbulkan bakal membikin penanammodal berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Tak hanya itu, biaya ekonomi nan ditimbulkan dari praktik ini juga tidak kecil. Para pengusaha bukan hanya kudu mengeluarkan biaya tambahan, tetapi juga berisiko kehilangan kesempatan mendapatkan investasi baru nan semestinya bisa masuk ke Indonesia.

"Hitungan kerugiannya pun bukan hanya dari tambahan biaya nan kudu dikeluarkan oleh para pelaku usaha, namun juga potensi hilangnya investasi nan masuk lantaran ketidakpastian berusaha," imbuh dia.

Preman Ormas Tagih Jatah THR

Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, menjelang masa-masa tertentu, seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri, oknum-oknum ormas ini meminta jatah Tunjangan Hari Raya alias THR.

Karena persoalan ini sudah berlarut-larut, Hariyadi mengatakan, sebagian pengusaha memberikan THR kepada Ormas sebagai langkah antisipasi agar upaya tetap melangkah lancar. "Tapi kembali lagi, situasi dan kondisi tiap wilayah beda-beda," ujar Hariyadi kepada librosfullgratis.com.

Menurutnya, di wilayah nan tingkat masalah sosialnya tinggi, pengusaha condong lebih siap mengalokasikan biaya untuk menghadapi permintaan semacam ini. Namun, bagi wilayah nan relatif lebih kondusif dan tidak mempunyai tekanan sosial nan besar, permintaan jatah THR dari Ormas bisa saja tidak terjadi.

Fenomena ini tentu menambah beban pengusaha nan sudah kudu menghadapi beragam tantangan, termasuk biaya operasional nan semakin meningkat. Meski begitu, banyak nan memilih untuk mengikuti "tradisi" ini demi menghindari potensi gangguan nan bisa menghalang upaya mereka.

"Kalau kita pendekatannya tidak luwes gitu ya, ya kenanya bisa banyak. Tapi jika kita luwes artinya ya.. 'ini mau gimana nih? Mau ngotot-ngototan?' nan ada jadi gak jalan tuh bisnisnya," ungkap Hariyadi.

Preman Ormas Sudah Muncul Sejak Awal Bangun Proyek

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja turut mengakui aksi-aksi premanisme oknum ormas nan mengganggu upaya pusat perbelanjaan/ mal terjadi dalam jangka nan lama. Bahkan, katanya, tindakan premanisme itu berjalan sejak tahap pembangunan mal dilakukan hingga saat sudah beroperasi.

"Kalau kami di industri ritel, industri pusat perbelanjaan, saya kira gangguan itu sudah terjadi sejak saat mulai pembangunan. Bahkan pada saat operasional pun, itu tetap terjadi," kata Alphonzus.

Kalangan preman nan masuk ke dalam ormas-ormas pun kata dia meminta jatah duit dengan dalih pengelolaan sampah mal. "Padahal Kementerian Lingkungan Hidup berambisi penanganan sampah ini lebih profesional, lebih ke arah hijau, menjaga lingkungan hidup. Tetapi di beberapa daerah, penanganan sampah ini juga dikuasai oleh beberapa oknum preman nan cukup mengganggu," ujarnya.

Alphonzus berambisi pemerintah dapat mengambil langkah tegas, agar pelaku upaya bisa menjalankan upaya tanpa tekanan. "Ini menimbulkan keresahan, ketidaknyamanan dalam berusaha, serta biaya tinggi. Kalau bisa diatasi, bakal sangat membantu suasana usaha," harapnya.

Buruh Juga Ketiban Sial Aksi Preman Ormas

Tidak hanya pengusaha nan kudu menanggung beban biaya tambahan lantaran ormas nan bertindak seperti preman, kalangan pekerja sebagai kelas pekerja juga kena imbasnya.

Kalangan pekerja nan sering diminta pungutan liar oleh ormas, nan meresahkan pabrik. Para ormas juga memakai modus mengutip duit lewat perekrutan tenaga kerja perusahaan namalain pekerja PT.

Terkadang perusahaan memang membuka kuota perekrutan pekerja baru nan dikhususkan untuk penduduk di sekitar pabrik alias lokasinya beroperasi. Hal inilah nan kemudian dimanfaatkan ormas untuk mendapatkan duit dengan langkah perekrutan melewati jalurnya. Nilainya pun mencapai puluhan juta rupiah.

"Ormas itu tidak hanya ketika ada acara, untuk masukin kerja. Itu sudah dari dulu, minta antara Rp 15 sampai Rp 25 juta, misal untuk satu orang wanita dikenakan Rp 15 juta, nan laki-laki Rp 25 juta," ungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi kepada librosfullgratis.com, Sabtu (8/3/2025).

Sayangnya 'pejabat wilayah' seperti RT-RW nan semestinya berkedudukan untuk menenangkan terkadang justru turut serta satu sindikat dengan ormas. "Ada bekingan RT-RW setempat, kan kudu ada KTP lingkungan terdekat jadi penduduk sekitar nan untuk direkrut," sebut Ristadi.

Pada akhirnya penduduk sekitar perusahaan alias pabrik nan semestinya mendapatkan faedah justru ikut terkena pungli. Ia pun meminta Presiden Prabowo untuk tegas membenahi masalah ormas nan sudah membudaya.

"Pak Prabowo kudu pakai manpowernya dia nan turun dengan Aura sebagai alumni Tentara biar bener-bener pada takut, Kadang-kadang takutnya hanya ke presiden, ke anak buahnya nggak takut. Mafianya itu Kadang-kadang jika sudah Mafia begitu urusannya kan sudah pada nekat mereka itu," ujar Ristadi.

Respons Pemerintah, Menaker Bilang Begini

Besarnya keluhan terhadap tindakan premanisme ormas di bumi upaya pun telah mendapat respons dari pemerintah, salah satunya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

Dia pun menegaskan, jika suatu tindakan tergolong sebagai pemalakan, maka itu sudah jelas merupakan tindak pidana. "Itu jika memalak artinya pidana dong ya. Ya Berarti kudu hubungan kelak dengan abdi negara penegak norma nanti," kata Yassierli saat ditemui di instansi Kemnaker, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Tak hanya itu, Yassierli menegaskan, jika terbukti terjadi pemalakan, maka tindakan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran hukum. "Kalau itu adalah memalak, memang memalak, artinya itu ya pelanggaran jatuhnya," sambungnya.

Kemudian ketika ditanya apakah dari Kemnaker bakal ada tindakan tegas alias upaya pembukaan lapangan kerja untuk mengurangi keresahan nan terjadi. Dia pun menilai itu bakal menjadi solusi nan menarik, dan bakal menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Kemnaker ke depannya.

"Menarik juga itu.. ya kita punya PR untuk pembuatan lapangan kerja," ucap dia.

Lebih lanjut, soal apakah pemerintah bakal membuka lapangan kerja unik bagi ormas agar tidak terus meresahkan, Yassierli menyebut pembuatan lapangan kerja tidak hanya untuk Ormas, melainkan untuk semua pencari kerja di Indonesia.

"Itu tidak hanya untuk ormas, untuk semua. Tingkat pengangguran kita kan 4,71%, dan itu PR kita berbareng untuk kita bisa.. istilah saya itu create better jobs untuk insan pencari kerja di Indonesia," jelasnya.

Yassierli memastikan pemerintah bakal datang untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya pembuatan lapangan kerja nan lebih baik untuk mengurangi motivasi di kembali aksi-aksi pemalakan tersebut.

(dce)

Next Article Pengusaha Teriak Dipalak Ormas, Bos Buruh: Jangan Ribut, Lapor Polisi!