Buntut Ott Kpk, Menteri Hanggodo Nonaktifkan 3 Pejabat Bbpjn Sumut

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengambil langkah tegas menyusul OTT nan dilakukan KPK di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara. Tiga pejabat BBPJN Sumut resmi dinonaktifkan guna memastikan penanganan perkara melangkah tanpa halangan sekaligus menjaga keberlanjutan tugas-tugas pelayanan publik.

Salah satu pejabat nan dinonaktifkan adalah Heliyanto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satker PJN Wilayah I Sumut, nan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sesuai ketentuan kepegawaian, Heliyanto juga diberhentikan sementara sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi dan sedang menjalani penahanan oleh penyidik.

Sementara itu, dua pejabat lainnya ialah Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut dan Kepala BBPJN Sumut dinonaktifkan lantaran dinilai belum menjalankan tugas dan kegunaan pengawasan secara optimal. Langkah ini diambil untuk memastikan perbaikan tata kelola dan kesinambungan penyelenggaraan program strategis di wilayah tersebut.

"Untuk menjaga integritas dan keahlian institusi, kami telah menonaktifkan PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut, serta Kepala BBPJN Sumut dari jabatannya," ujar Menteri Dody di Kantor Kementerian PU pada Senin (30/6/2025) malam.

Sebagai tindak lanjut,Dody telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan posisi tersebut, guna menjamin optimasi serta kelancaran penyelenggaraan program pembangunan dan jasa publik.

"Kita kudu memberi ruang bagi proses norma untuk melangkah secara independen dan tanpa intervensi. Namun di saat nan sama, pelayanan publik dan pembangunan prasarana tidak boleh berhenti. Karena itu, kita segera lakukan penataan dan rotasi internal," tegas dia.

Dody kembali menyampaikan pesan tegas dari Presiden Prabowo Subianto mengenai kejadian ini.

"Segera benahi dirimu, segera bersihkan dirimu, lantaran siapa pun nan tidak bersih bakal disingkirkan tanpa pandang bulu. Semua penyelewengan wajib dihentikan alias nan berkepentingan bakal diberhentikan dengan tidak hormat," ucap Dody mengutip pesanPrabowo.

Lebih lanjut,Dody turut mengingatkan pesan dari Ayahanda Presiden Prabowo, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, bahwa pembangunan Indonesia tetap terkendala oleh beban ekonomi berbiaya tinggi. Beban tersebut menyebabkan tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR), sehingga diperlukan reformasi esensial dalam tata kelola pemerintahan.

KPK sebelumnya menetapkan 5 tersangka, salah satunya tersangka adalah HEL (Heliyanto) nan merupakan ASN Kementerian PU dalam OTT di Sumut pada Kamis (26/6/2025) malam berangkaian dengan dugaan suap pada proyek preservasi dan rehabilitasi jalan nasional. Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan abdi negara penegak norma serta memperkuat sistem pengawasan internal demi mewujudkan tata kelola pemerintahan nan bersih dan profesional.

(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Video: Menteri Pekerjaan Umum Lantik 3 Pejabat Baru Kementerian PU