Darurat, Jabar Paksakan Rombongan Belajar Berjumlah 50 Orang Per Kelas

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.(MI/Sugeng Sumariyadi)

KONDISI darurat tengah dialami Jawa Barat dalam perihal pendidikan. Angka putus sekolah di provinsi ini sangat tinggi. 

Karena itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil kebijakan setiap sekolah di tingkat SMA dan SMK, khususnya sekolah negeri,  diizinkan menerima siswa hingga maksimal 50 orang dalam satu rombongan belajar alias kelas. Jumlah ini lebih besar dari idealnya rombongan belajar nan biasanya diisi 30-35 anak per kelas. 

Kebijakan itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah.

"Jika di suatu lingkungan sekolah banyak siswa nan semestinya sekolah tapi keahlian ekonominya rendah dan terancam putus sekolah jika tidak diterima di sekolah negeri, saya izinkan jumlah satu rombongan belajar bisa mencapai 50 orang. Daripada tidak sekolah, mereka kudu dan lebih baik sekolah," jelasnya, Kamis (3/7). 

Kondisi saat ini, lanjut dia, tergolong darurat. Karena itu, kebijakan menambah jumlah maksimal satu rombongan belajar adalah upaya untuk mengatasinya. 

Dedi menjanjikan kebijakan ini hanya untuk saat ini, lantaran tergolong darurat. Pada tahun aliran berikutnya, Pemprov Jawa Barat berkomitmen membangun banyak ruang kelas baru, sehingga jumlah rombongan belajar bisa turun kembali ke jumlah ideal, ialah 30-35 siswa per kelas. 

"Ini darurat. Daripada tidak sekolah, mereka nongkrong di pinggir jalan dan melakukan perihal nan tidak baik, lebih baik mereka sekolah, meski kondisinya sederhana," tegasnya. 

Dia menegaskan negara kudu meminta rakyatnya bersekolah. Negara tidak boleh menelantarkan penduduk sehingga tidak bersekolah. Jangan sampai penduduk mendaftar untuk sekolah, tapi negara tidak bisa memfasilitasinya. 

"Saya Gubernur Jabar nan kudu bertanggung jawab untuk anak-anak Jabar. Saya tidak mau anak Jabar putus sekolah," tandasnya. (SG/E-4)