Dewan Minta Pemkot Bogor Gerak Cepat Tanggulangi Bencana

Lokasi tanah longsor di Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor, Jawa Barat, nan menyebabkan salah satu penduduk tertimbun, beberapa waktu lampau .(Antara/Shabrina Zakaria)

DPRD Kota Bogor Jawa Barat mengevaluasi pemerintah wilayah setempat dalam menanggulangi bencana alam hidrometeorologi nan terjadi di kota hujan beberapa waktu lalu.

Sejumlah pertimbangan disampaikan oleh personil Komisi IV DPRD Kota Bogor dalam rapat kerja agenda pembahasan percepatan penanggulangan bencana, Jumat (14/3).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan dalam rapat tersebut meminta Pemerintah Kota Bogor segera melakukan perbaikan dan memaksimalkan upaya mitigasi musibah sebagai antisipasi.

"Dengan banyaknya musibah nan terjadi kemarin dan menyebabkan adanya korban jiwa. Kami menekankan kepada Pemkot Bogor agar bergerak sigap melakukan perbaikan dan mitigasi musibah ke depannya," kata Ence.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Juhana menyampaikan bahwa berasas info nan disampaikan oleh BPBD Kota Bogor, sejak awal tahun sampai Maret ini, terjadi 276 kejadian musibah di Kota Bogor nan didominasi oleh tanah longsor sebanyak 95 kejadian.

Sehingga Juhana menekankan kepada Bapperida, BPBD dan Asisten Pemerintah (Aspem) agar melakukan pencegahan nan sudah dipetakan melalui peta rawan bencana.

"Jadi APBD Kota Bogor tidak hanya difokuskan kepada pembangunan prasarana nan menjadi aktivitas seremonial saja. Tetapi membangun kota nan bisa meminimalisir terjadinya musibah sesuai dengan kajian nan sudah disusun," kata Juhana.

Di letak nan sama, personil Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti menyoroti penyelenggaraan Perda nomor 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Menurut Endah, Pemkot Bogor tetap lalai dalam penyelenggaraan Perda ini lantaran belum menerbitkan Perwali nan mengatur petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

"Jadi kami mempertanyakan kenapa setelah tujuh tahun tetap belum ada perwali. Kami mendorong agar perwali ini segera diterbitkan agar menjadi juklak juknis penyelenggaraan perda," kataEndah.

Tak hanya itu, di dalam Perda tersebut juga terdapat pasal nan mengamanatkan agar Pemkot Bogor menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk penanggulangan bencana.

"Kami meminta kepada Bapperida agar identifikasi RAD dimasukkan ke dalam RPJMD nan bakal dibahas tahun ini," ujar Endah. (Ant/P-2)