Dua Opsi Guru Yang Disiapkan Mengajar Sekolah Rakyat

Petugas menata papan tulis ruangan kelas Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (8/3/2025).(Antara/ Asprilla Dwi Adha)

MENTERI Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan sejumlah opsi soal pembimbing nan bakal mengajar di Sekolah Rakyat. Guru untuk Sekolah Rakyat tersebut dapat melalui penugasan dari ASN alias pembimbing nan telah bersertifikat pendidikan pekerjaan guru.

"Itu nan dua itu nan tetap dimatangkan," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (25/3). Sekolah Rakyat terdiri dari jenjang SD hingga SMA nan ditujukan untuk family miskin dan miskin ekstrem. Sekolah itu bakal dimulai pada tahun aliran 2025-2026 dan siswa Sekolah Rakyat dapat mengeyam pendidikan dari jenjang SD, SMP dan SMA secara cuma-cuma.

Mensos Gus Ipul menuturkan perencanaan perekrutan pembimbing dan kurikulum Sekolah Rakyat sudah mencapai tahap final. Satgasnya dipimpin Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen). "Kurikulumnya sudah cukup matang nan memimpin adalah Dikdasmen," ujarnya.

Mensos menjanjikan tata kelola Sekolah Rakyat dengan sekolah-sekah lainnya tidak bakal ada kesenjangan. Sebab, pengelolaan Sekolah Rakyat juga bekerja sama dengan kementerian lain. "Dikti juga, Kementerian Dikdasmen. Jadi ini juga adalah sekolah pemerintah gitu. nan penyelenggaranya pemerintah, jadi kita keroyokan," katanya.

Ia mengatakan saat ini terdapat 53 Sekolah Rakyat nan siap beraksi pada tahun aliran 2025-2026. Adapun sebanyak 82 Sekolah Rakyat tetap dalam tahap asesmen gedung hingga tanah. Ia menyebut saat ini memang ada 200 titik usulan gedung alias lahan kosong dari pemda untuk Sekolah Rakyat.

"Jumlah sekarang ada 82 nan sedang bakal dimulai proses asesmennya oleh Pekerjaan Umum (PU)," katanya.

Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul, pemerintah tak hanya menggunakan APBN tapi juga bakal melibatkan swasta untuk membangun sarana dan prasarana. "Sarana prasarana kelak nan membangun PU, bukan kementerian sosial, nan membangun adalah PU," katanya.

Ia melanjutkan bahwa saat ini tetap menghitung anggaran nan dibutuhkan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat. Penghitungannya bakal disesuaikan dengan biaya operasional per orang. "Jadi, per orang itu berapa kelak kami sampaikan," katanya.

Lebih lanjut, menurutnya, tiap wilayah bakal mempunyai penghitungan nan berbeda. Sebab, ada jenjang pendidikan nan berbeda. "Kalau SMA, SMP, SD kan beda-beda ya, belum sama maksudnya, setiap wilayah indeksnya berbeda-beda," tutupnya. (M-1)