Kemlu Respons Surat Ancaman Tarif Trump Untuk Prabowo, Bilang Begini

Jakarta, librosfullgratis.com - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa pemerintah tetap mempunyai waktu untuk menegosiasikan ancaman tarif jual beli nan bakal diberlakukan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

"Soal tarif tetap ada waktu sampai 1 Agustus. Tadi saya sudah konsultasi dengan Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, beliau tetap di Brazil. Surat dari AS juga memberikan ruang negosiasi sampai 1 Agustus, jadi kita manfaatkan waktu itu," ujar Havas kepada wartawan usai rapat kerja berbareng Komisi I DPR RI, pada Selasa (8/7/2025).

Havas menekankan bahwa proses negosiasi tetap melangkah dan surat ancaman tarif dari Trump berkarakter standar, bukan hanya menyasar negara-negara personil BRICS.

"Suratnya semua sama, hanya beda nomor saja. Misalnya Jepang kena 24%, Korea Selatan 25%, Myanmar 44%, Laos 48%, Indonesia 32%, dan seterusnya. Jadi ini tidak hanya menyasar negara BRICS. Banyak negara lain juga kena," jelasnya.

Selain itu, Havas mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyampaikan beberapa tawaran dalam proses negosiasi tersebut, meski enggan membeberkan detailnya.

"Sudah ada tawaran-tawaran nan kita sampaikan. Tapi dalam proses negosiasi, tidak bisa semua dibuka. Ada nan kita tawarkan, ada juga hal-hal nan kita minta secara spesifik. Ya, ada angkanya, tapi saya tidak bisa buka," ujarnya.

Menanggapi ancaman tarif AS, Havas menyebut pentingnya strategi jangka panjang berupa diversifikasi mitra jual beli Indonesia. Ia menekankan bahwa pangsa pasar Amerika Serikat dalam perdagangan dunia hanya sekitar 15%.

"Yang 80% itu ada di luar AS. Jadi bagi Indonesia krusial untuk terus memperluas pasar, tidak hanya ke AS, tapi juga ke pasar tradisional seperti Uni Eropa, serta pasar-pasar baru di Afrika dan Amerika Latin," katanya.

Havas juga mendorong peningkatan kerja sama perdagangan intra-Asia Tenggara dan antarprovinsi lintas negara.

"Saya ke Sabah kira-kira 2-3 bulan lalu. Perdagangan antara provinsi Malaysia dan Indonesia bisa diperluas, misalnya antara Sabah dengan Sulawesi. Atau provinsi-provinsi di Sumatra Timur dengan negara bagian Malaysia nan menghadap ke Selat Malaka," jelasnya.

Menurut Havas, penguatan konektivitas regional dan kerja sama antar wilayah bakal menciptakan ketahanan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada pasar besar tertentu. "Dengan begitu, jika ada guncangan eksternal seperti ancaman tarif, kita tidak terlalu terkejut," pungkasnya.

Surat Ancaman Tarif dari Trump

Pada Senin (7/7/2025), Trump telah memberikan surat unik kepada Presiden RI Prabowo Subianto nan berisi hal-hal mengenai dengan perdagangan kedua negara.

Dalam suratnya, Trump mengungkapkan bahwa pihaknya bakal menerapkan tarif hingga 32% kepada RI mulai 1 Agustus 2025 mendatang. Hal ini disebabkan defisit perdagangan nan dialami Negeri Paman Sam, nan dianggapnya menakut-nakuti keamanan nasional.

"Mulai 1 Agustus 2025, kami bakal membebankan Tarif Indonesia hanya sebesar 32% pada semua produk Indonesia nan dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari semua Tarif Sektoral. Barang-barang nan dialihkan untuk menghindari Tarif nan lebih tinggi bakal dikenakan Tarif nan lebih tinggi," tutur Trump dalam surat nan diunggah di akun Social Truth-nya itu.

Trump menyebut bahwa nomor 32% jauh lebih rendah dari nan diperlukan untuk menghilangkan disparitas Perdagangan. Ia berkilah defisit telah menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional AS.

"Harap dipahami bahwa Tarif ini diperlukan untuk mengoreksi Defisit Perdagangan, dan Non-Tarif, Kebijakan dan Hambatan Perdagangan Indonesia selama bertahun-tahun, menyebabkan Defisit Perdagangan nan tidak berkepanjangan ini terhadap Amerika Serikat. Defisit ini adalah ancaman besar bagi Ekonomi dan, memang, Keamanan Nasional kami!"

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Penjelasan Lengkap Prabowo Respons Kebijakan Terbaru Tarif Trump AS