Komisi X Dpr Minta Wacana Sekolah Libur Sebulan Saat Ramadan Dikaji Matang

Jakarta -

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi wacana libur sekolah selama satu bulan penuh selama Ramadan. Hetifah meminta agar patokan itu dirancang secara inklusif sebelum diterapkan.

"Wacana meliburkan anak sekolah selama satu bulan saat bulan puasa mempunyai potensi akibat positif dan negatif nan perlu dipertimbangkan secara matang," kata Hetifah kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).

Hetifah memaparkan akibat positif jika keputusan ini diterapkan. Dia menyebut libur selama sebulan Ramadan itu memberikan ruang bagi siswa muslim untuk konsentrasi menjalankan ibadah puasa dan aktivitas kepercayaan tanpa terganggu aktivitas sekolah.

"Mereka juga bisa memanfaatkan waktu untuk belajar kepercayaan lebih mendalam, mengikuti aktivitas sosial keagamaan di komunitas, alias mempererat hubungan keluarga," tutur dia.

Hetifah menilai, libur panjang selama sebulan ini tentu bakal berakibat pada almanak pendidikan. Sehingga, kata dia, perlu dipertimbangkan mengenai perihal ini.

"Di sisi lain, libur panjang dapat mengganggu almanak pendidikan, terutama dalam menyelesaikan kurikulum nan telah ditetapkan. Jika tidak ada solusi kompensasi nan tepat, seperti perpanjangan jam pelajaran alias tahun ajaran, siswa mungkin bakal kesulitan mengejar ketertinggalan," tutur dia.

Lebih lanjut, Hetifah menilai kebijakan libur penuh saat Ramadan ini condong lebih relevan untuk siswa muslim. Sebab, kata dia, bulan Ramadan mempunyai nilai religius dan spiritual nan signifikan bagi mereka.

"Namun, siswa non-Muslim mungkin tidak merasakan faedah langsung, sehingga perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap mereka, agar inklusifitas dan kesetaraan dalam sistem pendidikan tetap terjaga. Bagi siswa non-Muslim, libur penuh selama Ramadan bisa menjadi waktu kosong nan tidak produktif, terutama jika mereka tidak mempunyai aktivitas pengganti nan dirancang khusus," jelas dia.

Hatifah kemudian menyarankan untuk mengatasi potensi ketimpangan ini, sekolah alias pemerintah dapat menyediakan aktivitas opsional bagi siswa non-Muslim selama Ramadan. Program itu di antaranya pendidikan tambahan hingga aktivitas seni.

"Misalnya, program pendidikan tambahan, aktivitas seni, alias olahraga nan tetap melangkah untuk mereka nan tidak menjalankan puasa. Dengan begitu, waktu mereka tetap dimanfaatkan dengan baik, tanpa kudu mengganggu kebijakan libur untuk siswa muslim," ucap dia.

Hetifah berambisi agar kebijakan libur sebulan saat Ramadan ini dipertimbangkan secara matang. Sehingga, harapnya, tidak ada siswa nan dirugikan.

"Pada dasarnya, kebijakan semacam ini kudu dirancang secara inklusif, mempertimbangkan kebutuhan seluruh siswa, dan memastikan bahwa tidak ada golongan nan merasa diabaikan alias dirugikan," pungkasnya.

Wacana Sekolah Libur Sebulan Selama Ramadan

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sebelumnya bicara soal wacana sekolah libur sebulan selama Ramadan. Nasaruddin mengatakan pondok pesantren sudah menerapkan libur selama Ramadan, tapi untuk sekolah-sekolah negeri maupun swasta tetap menunggu pengumuman.

"Ya, sebetulnya sudah penduduk Kementerian Agama, khususnya di pondok pesantren, itu libur. Tetapi sekolah-sekolah nan lain juga tetap sedang kita wacanakan, tetapi ya kelak tunggulah penyampaian-penyampaian," kata Nasaruddin kepada wartawan, di Monas, Senin (30/12) malam.

Dia menerangkan nan terpenting selama Ramadan adalah kualitas ibadahnya, bukan soal sekolah diliburkan alias tidak. Dia menekankan lagi, wacana libur sebulan di sekolah tetap menunggu perkembangan.

(lir/jbr)