Kpk: Tuduhan Kriminalisasi Gugur Usai Hasto Kalah Praperadilan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto(MI/Susanto)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeklaim tuduhan kriminalisasi dan politisasi kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dipentalkan melalui putusan praperadilan. Penetapan tersangka ditegaskan tidak melanggar hukum.

“Bahwa KPK dalam menetapkan hasto sebagai tersangka betul-betul didasarkan pada perangkat bukti norma dan bukan kriminalisasi apalagi politisasi,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui keterangan tertulis, hari ini.

Fitroh mengatakan, pihaknya menetapkan Hasto sebagai tersangka berasas kecukupan bukti. KPK bakal melanjutkan kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW), personil DPR, alias perintangan penyidikan.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak turut mengomentari putusan praperadilan itu. Dia menegaskan pihaknya tidak melakukan tindakan sewenang-wenang, berasas putusan majelis.

“Berdasarkan putusan pengadil praperadilan tersebut. proses norma nan dilakukan oleh KPK terhadap HK (Hasto Kristiyanto) sah menurut hukum,” ucap Tanak.

Sebelumnya, KPK mengungkap adanya biaya Rp400 juta untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.

“Kusnadi menitipkan duit nan dibungkus sampulsurat warna cokelat, nan dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kabiro Hukum KPK Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2025.

Iskandar mengatakan, duit dari Hasto disebut sebagai operasional pengurusan proses PAW personil DPR untuk Harun Masiku. Buronan paling dicari itu menyiapkan Rp600 juta untuk menyuap Wahyu.

“Dan (Kusnadi) mengatakan ‘Mas, ini ada perintah Pak Sekjen (Hasto) untuk menyerahkan duit operasional Rp400 juta ke Pak Saeful, nan Rp600 juta Harun’,” ucap Iskandar.

Uang itu diserahkan di Ruang Rapat Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dana dari Hasto itu diterima oleh Advokat Donny Tri Istiqomah nan juga mengurusi suap proses PAW Harun ini. (Can/P-2)