Legislator Soal Ppn 12% Untuk Barang Mewah: Selamatkan Sektor Umkm

Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny menyambut baik kebijakan pemerintah nan menetapkan PPN menjadi 12% untuk barang-barang mewah pada tahun 2025. Jefry menilai kebijakan ini bukan sekadar penyesuaian nomor pajak, melainkan juga menjaga daya beli masyarakat dan membawa akibat positif bagi pelaku UMKM.

"Keputusan ini bukan hanya soal pajak, tetapi juga soal keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan. Dengan tidak membebani barang-barang kebutuhan masyarakat umum, pemerintah sukses menyelamatkan sektor UMKM dari ancaman penurunan daya beli masyarakat," ujar Jefry dalam keterangannya, Kamis (2/1/2025).

Jefry menyinggung akibat kebijakan itu di wilayah pemilihannya (dapil) di Jawa Barat. Di Kabupaten Majalengka, sebut dia, tercatat 33.468 UMKM bakal terhindar dari tekanan ekonomi nan lebih berat.

Jefry menyebut sebanyak 16.958 UMKM di Kabupaten Subang dan 24.739 UMKM di Kabupaten Sumedang dinilai bakal merasakan faedah dari kebijakan tersebut. Dia menilai langkah pemerintah nan konsentrasi pada barang-barang mewah sebagai objek pajak adalah solusi tepat.

"Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah nan dengan jeli mendengar, menghitung, dan berpihak pada rakyat. Fokus ini mendongkrak penerimaan negara tanpa memberatkan masyarakat luas, khususnya pelaku UMKM," jelasnya.

Lebih lanjut, Jefry memandang kebijakan itu sejalan dengan paket stimulus komprehensif nan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 31 Desember 2024. Diketahui dalam pengumuman tersebut, pemerintah menegaskan bahwa sejumlah peralatan kebutuhan pokok tetap bebas dari PPN, di antaranya jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, gula, hasil ternak, susu segar.

Jefry menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian. Kebijakan ini, menurutnya, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

(fca/lir)