Menteri Lhk Desak Pencabutan Izin Usaha Di Puncak Pasca Kejadian Banjir Dan Longsor

librosfullgratis.com, Jakarta Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq kembali mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor agar segera mencabut arsip perizinan dan persetujuan lingkungan sejumlah aktivitas upaya di area Puncak.

Hal ini disampaikannya menyusul terjadi musibah tanah longsor dan banjir di area Puncak pada Sabtu 5 Juli 2025, di mana menyebabkan 3 orang meninggal dunia.

"Kami sudah memerintahkan Bupati Bogor untuk mencabut 9 izin nan disegel kemarin. Hari ini terinfo ke kami baru 3 upaya nan sudah dicabut. 6 lagi sedang dievaluasi," kata Hanif saat meninjau letak longsor di Kampung Sukatani, Desa Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Senin (7/7/2025).

Hanif menjelaskan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian LH sebelumnya telah menjatuhkan hukuman administratif berupa paksaan pemerintah kepada 13 pelaku upaya nan bekerja sama operasional (KSO) dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 dari total 33 KSO nan ada.

Sembilan diantara KSO itu arsip perizinan maupun persetujuan lingkungan nan dikeluarkan oleh pemerintah wilayah untuk segera dicabut.

Menurutnya, paksaan tersebut dilakukan lantaran ditemukan pelanggaran nan menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan. Perubahan peruntukan area tersebut diduga menjadi salah satu penyebab banjir nan terjadi akhir-akhir ini.

"Sehingga kami minta dilakukan percepatan pertimbangan untuk pencabutan izin lingkungan. Kami bakal memaksa kembali Bapak Gubernur Jabar dan Bupati Bogor untuk mereview persetujuan izin lingkungan nan dikeluarkan di area Puncak," terangnya.

Sampai hari ini, kata Kepala Badan Lingkungan Hidup ini, bakal melayangkan surat kepada sejumlah pengusaha mengenai rencana pembongkaran tempat upaya di area Puncak. Ada 4 letak dari 33 KSO nan sudah memasuki masa pembongkaran.

"Kami sedang menyiapkan langkah-langkah pembongkaran mengenai nan telah kami lakukan penyelidikan dan investigasi pada Maret 2025 kemarin," ucapnya.

Banjir menerjang beberapa wilayah termasuk Bogor dan Jakarta. Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, pihaknya sudah mengeluarkan peringatan awal soal kenaikan curah hujan sejak 28 Juni dan 3 Juli.

“BMKG telah merilis peringatan awal pada 28 Juni dan 3 Juli, saat itu kami sudah mendeteksi adanya tren peningkatan dinamika atmosfer nan memacu pembentukan awan-awan hujan,” kata Dwikorita dalam jumpa media secara daring, Senin (7/7/2025).

Pihaknya pun memprediksi bahwa curah hujan ini bakal berjalan hingga Oktober mendatang.

“Sesuai apa nan diperkirakan di bulan Maret tampaknya musim tandus betul-betul mundur. Curah hujan sejak Mei 2025 bakal terus berjalan dengan curah hujan di atas normal terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia hingga Oktober 2025,” tambahnya.

Dwikorita pun mengingatkan masyarakat untuk waspada lantaran cuaca ekstrem tetap mengintai sejumlah wilayah Indonesia. Khususnya wilayah nan banyak dikunjungi selama libur sekolah serta wilayah padat masyarakat dan transportasi.

“Wilayah nan perlu diwaspadai meliputi sebagian Pulau Jawa terutama Jabodetabek, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua,” ujarnya.

Peringatan awal nan disampaikan pada 28 Juni dan 3 Juli terkonfirmasi dengan hujan lebat tiga hari belakangan, ialah pada 4 hingga 6 Juli 2025. Intensitas curah hujannya pun lebat hingga sangat lebat.

“Tanggal 5 Juli 2025, hujan dengan intensitas lebih dari 100 mm per hari, ini kategori lebat hingga sangat lebat tercatat di wilayah Bogor, Mataram, dan sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan seperti Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai, artinya tidak hanya di Jawa saja.”