Pbnu Sambut Baik Rencana Inggris Akui Palestina, Serukan Dukungan Internasional

Aksi tenteram mendesak PBB dan sejumlah negara memberikan kemerdekaan untuk Palestina dari kolonialisme zionis Israel di area Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, Minggu (22/6/2025).(Antara)

LANGKAH sejumlah negara seperti Prancis dan Inggris nan mulai menunjukkan kesungguhan untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dinilai sebagai perkembangan krusial dalam upaya diplomasi internasional.

Menanggapi perihal ini, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi alias Gus Fahrur menyampaikan rasa syukur atas rencana Inggris tersebut. Dia berambisi negara-negara Barat lainnya segera mengambil langkah serupa.

"Kita bersyukur, semoga segera Inggris mengakui Negara Palestina disusul Kanada, Belgia, dan negara Eropa lainnya agar segera terwujud perdamaian dan gencatan senjata permanen di Palestina," katanya kepada pewarta, Kamis (31/7).

Gus Fahrur menilai penderitaan rakyat Palestina akibat agresi Israel telah menimbulkan keprihatinan mendalam di seluruh dunia. 

Menurutnya, sudah saatnya organisasi internasional menunjukkan keberpihakan pada kemanusiaan dan menolak segala corak penindasan.

"Dunia sudah sangat tidak tega memandang kekejian perang pendudukan Israel dan penderitaan rakyat Palestina," ucapnya.

Dia juga menambahkan bahwa siapapun nan mempunyai nurani pasti bakal tergerak untuk menolak kekejaman nan dialami rakyat Palestina. 

"Saya kira setiap manusia di bumi nan mempunyai hati nurani pasti merasa iba dan menolak segala penindasan terhadap rakyat Palestina," sebutnya.

Dukungan terhadap pengakuan Palestina sebagai negara merdeka semakin mendapatkan momentum di tengah meningkatnya tekanan dunia untuk menghentikan bentrok berkepanjangan dan mendorong solusi tenteram nan adil.

Inggris dan Prancis Siap Akui Palestina

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris bakal secara resmi mengakui Negara Palestina pada bulan September, jika Israel belum juga menyetujui gencatan senjata di Gaza.

Seperti dilaporkan instansi buletin AFP pada Rabu (30/7), keputusan ini dinilai sebagai langkah bersejarah. Starmer apalagi memanggil kembali kabinetnya dari masa reses untuk menggelar rapat darurat mengenai memburuknya kondisi di Gaza.

Dalam pidato nan disiarkan dari Downing Street, Starmer menyatakan bahwa Inggris bakal memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina jika tidak ada kemajuan nan signifikan dari pihak Israel menjelang Sidang Umum PBB pada bulan September.

"Saya selalu mengatakan kami bakal mengakui Negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian nan tepat, di saat akibat maksimal bagi solusi dua negara," kata Starmer. 

"Dengan solusi nan sekarang terancam, inilah saatnya untuk bertindak," tambahnya.

Starmer juga menegaskan pentingnya menghentikan penderitaan di Gaza, mendorong tercapainya gencatan senjata, dan menghidupkan kembali angan terhadap perdamaian nan kekal di area melalui solusi dua negara.

Langkah Inggris ini mengikuti keputusan serupa dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam pernyataannya pada Kamis (24/7), Macron menyebut bahwa Prancis bakal mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan pengumuman resminya bakal disampaikan dalam Sidang Majelis Umum PBB mendatang.

"Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian nan setara dan kekal di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis bakal mengakui Negara Palestina. Saya bakal membikin pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September," tulis Macron melalui akun media sosial X dan Instagram.

Pernyataan kedua pemimpin ini mendapat respons beragam dari beragam negara, termasuk Amerika Serikat dan Arab Saudi. Namun, langkah tersebut dianggap sebagai momentum krusial dalam upaya menekan Israel dan mempercepat tercapainya perdamaian di Timur Tengah. (Fer/I-1)