Pdip Soroti Penerima Bantuan Bpjs, Khawatir Ada Kasus Harvey Moeis Lain

Jakarta -

Anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP Dwi Rio Sambodo meminta agar Pemprov DKI Jakarta melakukan pengesahan ulang terhadap peserta penerima support iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Dia cemas banyak pihak nan tak layak menerima bantuan.

"Yang perlu dikhawatirkan adalah kasus BPJS PBI Harvey Moeis ini bukan nan satu-satunya. Jangan-jangan tetap banyak juga nama nan semestinya tidak layak masuk PBI justru menjadi penerima support ini," kata Dwi Rio kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).

Rio menilai kasus Harvey Moeis ini menandakan pendataan penduduk miskin di Jakarta tetap berantakan. Dia meminta perihal itu diperhatikan dan diperbaiki.

"Ini menandakan bahwa pendataan penduduk miskin alias tidak bisa tetap acak-acakan dan belum sesuai dengan kondisi penduduk Jakarta nan sesungguhnya," tutur dia.

Rio meminta agar Pemprov Jakarta segera menonaktifkan jika ada peserta PBI nan tak layak. Hal itu, kata dia, demi rasa keadilan.

"Segera tindak lanjuti temuan kesalahan dalam pendataan BPJS PBI misalnya dengan segera menonaktifkan status PBI-nya demi rasa keadilan. Validasi ulang dan menyeluruh kudu segera dilakukan oleh Dinas Sosial agar BPJS PBI ini betul-betul sampai kepada penerima manfaatnya ialah masyarakat miskin alias tidak mampu," tegasnya.

BPJS Harvey Moeis Dibayarin Pemprov Jakarta

Dikethaui Harvey Moeis, beserta istrinya Sandra Dewi rupanya terdaftar sebagai peserta penerima support iuran (PBI) BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak 2018. Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan iuran Harvey-Sandra semestinya mandiri.

"Ini nan sedang kita follow up (apakah setelah pergub direvisi nama bakal lenyap dari daftar BPJS). Logikanya adalah jika untuk Pak Harvey Moeis dan Ibu Sandra Dewi alias katakanlah nan penduduk nan seperti itu, masuknya bukan kepada JKN nan dibiayai PBI. Tapi itu adalah nan mandiri, harusnya itu adalah nan mandiri," kata Teguh kepada wartawan di Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (30/12).

Karena itu, Pemprov saat ini juga tengah menggiatkan sosialisasi mengenai info JKN mandiri. Pemprov juga mengupayakan penduduk nan bisa untuk mendaftar BPJS mandiri.

"Oleh lantaran itulah kemudian nan perlu kita lebih giatkan lagi adalah sosialisasi mengenai ada namanya di JKN mandiri. Bahwasanya memang tidak semua penduduk itu berkuasa seperti itu. Kalau sekarang ini kita upayakan untuk orang-orang nan bisa adalah dengan biaya nan berdikari tadi itu, kita bakal sosialisasikan, tapi kelak juga kita seiring kita regulasinya kita tata," jelasnya.

(lir/jbr)