Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret Agar Serentak

Ilustrasi(Dok.MI)

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan bahwa pengunduran waktu pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala wilayah terpilih pada Pilkada 2024 dari Februari menjadi Maret 2025 agar pelaksanaannya serentak.
 
Dede Yusuf mengatakan bahwa seluruh sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan tuntas pada bulan Maret 2025. Dengan demikian, pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.
 
"Artinya, MK mau agar pelantikan itu setelah semuanya melewati tahapan dan dilantik secara berbarengan sehingga tidak lagi satu-satu seperti dahulu," kata Dede saat dihubungi di Jakarta, hari ini.
 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah, pelantikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih padai Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada tanggal 7 Februari 2025.
 
Sementara itu, pelantikan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih pada Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada tanggal 10 Februari 2025.
 
Ia mengatakan bahwa pihaknya tetap menunggu selesainya beragam PHPU di MK serta kebutuhan dari Presiden untuk melantik para kepala wilayah terpilih itu.
 
Menurut dia, semua tahapan kudu tuntas untuk bisa menuju pelantikan. "Kita tunggu saja, selesainya kapan? Dan menunggu Presiden butuh waktunya kapan? Jadi, kurang lebih pada bulan Maret," kata dia.
 
Sebelumnya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala wilayah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 paling ideal pada tanggal 13 Maret 2025.
 
"Tahapan MK-nya, idealnya memang setelah 13 Maret," kata Afifuddin di Jakarta, Jumat (20/12).
 
Tanggal 13 Maret nan disampaikannya itu hanya berasas perkiraan sesuai dengan waktu penanganan perkara di MK.(Ant/P-2)