Pj Gubernur: Belum Ada Keputusan Rute Transj Blok M-kota Dihapus

Jakarta -

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menyampaikan belum ada keputusan mengenai wacana penghapusan rute TransJakarta koridor 1 Blok M-Kota. Dia menyebut wacana tersebut nota dinasnya belum sampai kepada dirinya.

"Sebenarnya belum ada keputusan tentang itu (koridor 1 TransJ dihapus) apalagi belum sampai ke meja saya juga," kata Tegus di Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Teguh menuturkan penghapusan koridor 1 tetap sekadar pembahasan. Dia menyebut belum ada kebijakan mengenai perihal tersebut.

"Jadi itu jika nggak salah pada waktu pembahasan nan sifatnya tetap pembahasan antara DPRD dengan OPD-OPD jadi belum sampai pada sifatnya kebijakan nan dikeluarkan oleh kita," ujarnya.

"Paling tidak saya sebagai PJ Gubernur katakanlah nota dinas resmi belum ada. Jadi kami sementara tidak mengomentari dulu," ucapnya.

Dia menyampaikan bakal ada pembahasan lebih lanjut. Dia mengatakan tetap bakal mencermati.

"Ya itu kelak kami telaah lebih lanjut ya secara ibaratnya seperti naskah akademis nan masuk aja belum, belum bisa mencermati lebih jauh," imbuhnya.

Penjelasan Dishub

Sebelumnya, Pemerintah Jakarta berwacana menghapus koridor 1 Blok M-Kota TransJakarta jika MRT Lebak Bulus-Kota sudah tersambung. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta Syafrin Liputo pun menyebut rute TransJakarta koridor 1 itu bakal dilakukan rerouting (perubahan rute).

"Koridor Blok M-Kota ini bakal dilakukan rerouting, tetapi menunggu setelah selesai pembangunan MRT Fase 2A dan MRT operasional full sampai dengan ke Kota," kata Syafrin kepada wartawan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (21/12).

Ia mengatakan, jika melangkah sesuai rencana, pengubahan rute TransJakarta koridor Blok M-Kota bakal dilakukan pada 2029. "Insyaallah kelak itu bakal operasional (MRT) kami harapkan tahun 2029," tuturnya.

Syafrin menuturkan, argumen pengubahan rute dilakukan lantaran koridor Blok M-Kota bersenggolan 100 persen dengan MRT Lebak Bulus-Kota. Ia menerangkan pihaknya mempunyai rencana induk transportasi Jakarta sehingga kudu ada efisiensi pengelolaan biaya PSO (public service obligation), ialah anggaran nan turut menopang moda transportasi publik tersebut.

Bila tidak ada efisiensi, alias jika tidak ada salah satu nan dihapuskan, biaya subsidi tersebut nantinya bakal menjadi dobel lantaran ada rute TransJakarta koridor 1 Blok M-Kota dan MRT Lebak Bulus-Kota sekaligus nan kudu dibiayai.

"Otomatis jasa MRT itu jadi full Lebak Bulus-Kota sehingga bakal ada jasa TransJakarta nan berdesakan 100 persen dengan jasa MRT, ialah Blok M-Kota," ujarnya.

(dek/azh)