Posko Thr Kemnaker Terima 1.604 Aduan, 127 Belum Direspons

librosfullgratis.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sudah ada ribuan kejuaraan dari masyarakat perihal tunjangan hari raya (THR). Ribuan laporan yang masuk ke Posko THR Kemnaker terdiri dari konsultasi dan pengaduan.

"Total nan ini seluruh Indonesia ya, ada 1.604, konsultasi dan pengaduan," ujar Yassierli di Stasiun Senen, Jakarta, Jumat (28/3/2025).

Menaker mengatakan pihaknya telah mengurus kejuaraan dan konsultasi tersebut hingga mencapai 60 persen. Sehingga tetap tersisa 127 kejuaraan nan belum diproses.

"Berarti sekitar 60 persen itu sudah direspons. Tinggal ini, tentu ini bergulir terus. Masih ada 127 pengaduan nan belum direspons," kata Yassierli.

Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) itu kemudian mewanti-wanti perusahaan nan hingga sekarang belum membayarkan THR lebaran kepada para pegawainya. Bahkan sudah ada hukuman nan bakal menunggu kelak salah satunya ialah pihak perusahaan bakal dikenakan denda.

"THR ini adalah payung regulasinya jelas, dan ini sudah menjadi suatu budaya baik di negeri kita, dan kami percaya perusahaan bakal memperhatikan ini semua," terangnya.

"Yang jelas, keterlambatan THR ada dendanya, dan itu kudu dibayarkan," Yassierli menambahkan.

Ada 40 Perusahaan Belum Bayar THR

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkap ada sekitar 40 perusahaan nan tetap menunggak tunjangan hari raya (THR). Namun, dia belum membeberkan rinci apa saja perusahaan tersebut.

"Tadi pagi saya dengar sekitar 40an jika saya dengar tadi, tapi kita belum lihat perincian kasusnya apa dan ini seperti apa," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Yassierli terus membuka kejuaraan mengenai masalah THR. Dia mengatakan, tiap pelaporan bakal diverifikasi oleh pengawas ketenagakerjaan. Jika laporan itu benar, maka perusahaan diharapkan merespons dengan waktu 7 hari. Bila tidak ada tanggapan, maka Kemenaker bakal mengeluarkan rekomendasi.

"Kita berambisi 7 hari sudah ada respons, jika tidak kelak nota pemeriksaan 2 kemudian dalam 3 hari. Kalau tidak ada juga kita keluar dengan rekomendasi," ujar Yassierli.

Rekomendasi lantaran keterlambatan pembayaran THR beragam seperti, hukuman administratif, hingga hukuman nan berkarakter rekomendasi kepada pemerintah wilayah mengenai kelangsungan usahanya.

"Jadi bukan kami nan berikan sanksi. kita berikan rekomendasi," ucap Yassierli.

Mengaku sebagai sebuah personil organisasi kemasyarakatan alias ormas, seorang laki-laki nan diduga mabuk memalak sejumlah pelaku upaya dengan dalih meminta duit THR di Jalan Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jakarta Selatan.

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Netty Prasetiyani Aher, meminta agar pemerintah memenuhi kewenangan tenaga kesehatan nan bekerja selama periode mudik lebaran 2025.

Dia berambisi agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pemerintah wilayah memastikan tenaga kesehatan mendapatkan kewenangan mereka, seperti tunjangan hari raya (THR), insentif tambahan, serta akomodasi kerja nan memadai.

"Tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam memberikan jasa selama mudik. Mereka kudu mendapatkan apresiasi nan layak, baik dalam corak insentif maupun kewenangan lainnya. Jangan sampai pengorbanan mereka di lapangan tidak dihargai dengan baik," kata Netty, Jumat (28/3/2025).

Netty juga menegaskan pentingnya kesiapan Kemenkes dan seluruh akomodasi kesehatan dalam memberikan jasa optimal bagi pemudik.

"Mudik lebaran merupakan momen tahunan nan melibatkan mobilitas jutaan orang. Maka, kesiapan jasa kesehatan menjadi aspek krusial dalam menjamin keselamatan dan kesehatan para pemudik," ujar Netty.

"Setiap tahun, arus mudik selalu menjadi tantangan, baik dari sisi transportasi maupun kesehatan. Kementerian Kesehatan kudu bisa memastikan posko kesehatan di titik-titik strategis seperti rest area, terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan dapat beraksi optimal. Selain itu, rumah sakit dan puskesmas kudu siap menghadapi lonjakan pasien akibat kelelahan, dehidrasi, alias kondisi darurat lainnya," jelasnya.

Oleh karena itu, Netty menyebut, pentingnya koordinasi antara Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan akomodasi kesehatan agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan medis nan optimal selama perjalanan mudik.

"Kita memerlukan posko kesehatan nan beraksi dengan tenaga medis siaga 24 jam, penyediaan jasa telemedicine bagi pemudik nan memerlukan konsultasi medis, serta kesiapan obat dan perangkat kesehatan untuk menangani kasus darurat seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, dan kelelahan," tuturnya.

Reporter: Alma Fikhasari/Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com