Prabowo Instruksikan Efisiensi Anggaran, Sahroni Dpr Harap Diiringi Pengawasan Korupsi

librosfullgratis.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, menuai sorotan publik. Wajar jika disebut menuai pro dan kontra.

Meski demikian, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan, pemaksimalan alokasi anggaran ini juga kudu diiringi dengan pengawasan korupsi.

"Kami di Komisi III tentunya mendukung kebijakan efisiensi ini, namun dengan catatan, anggaran nan ada memang digunakan sesuai kebutuhan untuk melayani rakyat. Selain itu, jangan sampai biaya nan ada juga dikorupsi. Karena percuma efisiensi tapi dananya dikorupsi," kata dia dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).

Menurut Politikus NasDem itu, Komisi III DPR RI bersam mitra seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian agar memastikan biaya efisiensi ini transparan dan digunakan sebagaimana mestinya.

"Saya yakin, pemerintahan Pak Prabowo dan jejeran penegak norma mempunyai pandangan nan sama atas perihal ini," ungkap Sahroni.

Dia pun menuturkan, efisiensi anggaran ini bisa mengurangi celah korupsi yang biasanya dilakukan oleh pelaku korupsi. Karenanya, Sahroni juga menekankan agar semangat efisiensi ini juga dibarengi dengan transparansi dari masing-masing lembaga.

"Selain itu saya lihat, memang efisiensi ini bagus untuk mencegah adanya celah untuk korupsi. Misalnya, pengadaan ATK nan mungkin berlebihan, alias studi banding nan tidak perlu-perlu banget, ini kan bisa dihilangkan dengan ada ya efisiensi ini. Lagipula jika kita cek dalam beberapa tahun terakhir, banyak korupsi itu contohnya di pengadaan ATK," tutur Sahroni.

"Dengan adanya efisiensi, perihal seperti itu bisa dihindari. Jadinya lembaga negara juga bisa lebih transparan dalam penggunaannya anggarannya dan tentunya ini sangat baik dalam misi mewujudkan pemerintahan nan bersih," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Pemerintah tidak bakal memangkas total belanja negara, melainkan bakal melakukan refocussing atau realokasi anggaran.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan akibat positif terhadap perekonomian, tergantung pada gimana realokasi tersebut diarahkan.

"Untuk langkah saat ini, itu kan tidak dilakukan pengurangan total shopping negara. Jadi, nan ada adalah di-refocussing, sehingga akibat secara agregat secara perekonomian tentu tergantung masing-masing," kata Sri Mulyani di DPR, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Menurut Sri Mulyani, jika realokasi anggaran difokuskan pada aktivitas-aktivitas nan memiliki multiplier effect yang tinggi alias apalagi lebih besar, maka bakal berakibat terhadap ekonomi secara keseluruhan bisa lebih baik.

Artinya, meskipun ada perubahan dalam pengeluaran negara, jika digunakan dengan tepat, pergeseran tersebut dapat meningkatkan keahlian ekonomi secara lebih efektif.

"Kalau realokasinya pada aktifitas nan menimbulkan multiplier effect nan sama alias apalagi lebih besar, akibat dari perekonomian bakal jauh lebih baik," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga terus memantau penyelenggaraan langkah-langkah tersebut, khususnya dalam perihal percepatan belanja. Efisiensi birokrasi tetap menjadi konsentrasi utama, lantaran perihal ini sangat krusial untuk memastikan bahwa anggaran negara dikelola secara optimal dan berfaedah bagi masyarakat.

"Jadi, kelak kita bakal lihat dari sisi langkah-langkah ini. Tapi kami terus melakukan tentu saja monitoring dari langkah-langkah ini, terutama tentu dari kecepatan kelak untuk melakukan shopping selanjutnya," jelasnya.

"Namun sebetulnya spirit untuk membangun efisiensi dari birokrasi itu bakal tetap dipertahankan, lantaran itu krusial bagi penyelanggaraan birokrasi nan baik dan efisien," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Kementeriannya mengalami penyesuaian anggaran alias mengefisiensikan anggaran sebesar Rp 8,99 triliun untuk tahun 2025.

Alhasil, dengan dilakukannya efisiensi tersebut anggaran Kemenkeu untuk tahun 2025 menjadi Rp44,203 triliun, dari sebelumnya nan sebesar Rp53,195 triliun.

"Pagu anggaran Kemenku nan tadinya Rp53,195 triliun, efisiensinya Rp8,991 triliun, sehingga anggaran Kemenkeu 2025 menjadi Rp44,203 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI mengenai efisiensi anggaran, di instansi DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Menkeu menegaskan, pentingnya penyelenggaraan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi tersebut memberikan pengarahan bagi seluruh kementerian dan lembaga untuk memaksimalkan efisiensi, terutama dalam shopping operasional dan non-operasional, agar penggunaan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran.

"Di mana seluruh Kementerian Lembaga kudu tetap melaksanakan upaya maksimum memperbaiki efisiensi," ujarnya.

Adapun konsentrasi utama efisiensi, menurut Sri Mulyani, adalah pada pengurangan shopping nan tidak terlalu langsung mendukung tujuan pembangunan nasional.