ARTICLE AD BOX
Jakarta, librosfullgratis.com — Gelombang protes besar di Nepal melahirkan sejarah baru. Para demonstran muda anti-korupsi dilaporkan menggunakan platform Discord untuk menggelar pemungutan bunyi kilat dalam menentukan perdana menteri interim mereka.
Hasilnya, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki (73), terpilih sebagai perdana menteri wanita pertama di negeri Himalaya itu. Karki bakal memimpin pemerintahan sementara usai jatuhnya kabinet KP Sharma Oli nan tumbang akibat unjuk rasa berdarah mengenai korupsi dan nepotisme.
Adapun Nepal dijadwalkan menggelar pemilu pada 5 Maret 2026 untuk menentukan perdana menteri definitif. Hingga saat itu, Karki dipercaya memegang kendali negara.
Pelantikan Karki sebagai PM interim dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi dan nepotisme nan membelit negeri Himalaya itu. Dukungan besar dari generasi muda memperlihatkan adanya dorongan kuat untuk reformasi politik di Nepal.
Mengutip India Today, Minggu (14/9/2025), Karki adalah sosok pengadil nan dikenal berani dan tegas terhadap rumor terorisme serta korupsi. Dia mendapat support besar dari golongan anak muda, khususnya generasi Z.
Salah satunya dari organisasi "We Nepali Group" nan mendorong namanya setelah ribuan pemuda turun ke jalan menuntut perubahan dan kebebasan digital.
Dalam sebuah pertemuan akbar nan dihadiri lebih dari 5.000 anggota, kebanyakan bunyi bulat mendukung Karki sebagai pemimpin baru.
Sushila Karki bukan nama asing di panggung norma Nepal. Ia menjabat sebagai Ketua MA pada 2016, sekaligus menjadi wanita pertama nan menempati posisi itu. Selama kariernya, dia banyak menangani kasus sensitif, mulai dari vonis korupsi menteri aktif hingga putusan krusial soal kewenangan kebangsaan perempuan.
Salah satu langkah besarnya adalah ketika dia memimpin sidang nan menjatuhkan balasan kepada Jay Prakash Gupta, Menteri Teknologi Informasi kala itu, pada 2012. Vonis tersebut tercatat sebagai pertama kalinya seorang menteri aktif dipenjara lantaran korupsi di Nepal.
Tak jarang, keputusannya membikin hubungan panas dengan eksekutif. Pada 2017, koalisi parlemen sempat mengusulkan mosi pemakzulan terhadap dirinya lantaran dianggap terlalu ikut campur, terutama dalam perselisihan soal pengangkatan Kepala Polisi.
Latar Belakang Akademik
Karki memulai pekerjaan norma sebagai advokat di Biratnagar pada 1979. Ia juga mempunyai kedekatan dengan India. Gelar master pengetahuan politik dia raih dari Banaras Hindu University (BHU), Varanasi, pada 1975. Di kampus itu, dia bukan hanya mendalami akademik, tapi juga aktif dalam aktivitas budaya.
"BHU memberi saya fondasi akademik dan kesempatan belajar di luar kelas. Saya pernah ditawari mengajar dan menempuh PhD di sana. Tapi mungkin takdir saya memang menjadi hakim," ujarnya mengenang, dikutip dari Himalayan Times.
(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Video:Chaos di Nepal, Massa Gen Z Bakar Rumah Politisi hingga Parlemen