Puan: Penulisan Ulang Sejarah Harus Terang, Tak Boleh Ada Yang Dirugikan Dan Dihilangkan

librosfullgratis.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dalam perihal ini Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon untuk mencermati proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Ia mengingatkan agar proyek itu tidak merugikan pihak mana pun.

"Kita kudu sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu kudu dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak nan merasa dirugikan alias dihilangkan jejak sejarahnya," ujar Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Puan meminta Fadli Zon saling menghormati beragam pihak dalam penulisan ulang sejarah.

"Jadi, saling menghormatilah mengenai dengan perihal itu. Ya saling menghormati dan menghargai," kata dia.

Sebelumnya, Menbud Fadli Zon berbareng jajarannya, melakukan rapat berbareng dengan Komisi X DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 2 Juli 2025.

Dalam kesempatan itu, dia menyebut penulisan sejarah Indonesia nan kemudian bakal menjadi draf kitab sejarah nan baru, tak bakal mendetailkan peristiwa Mei 1998.

"Memang kitab sejarah ini tidak membahas Mei 1998, itu hanya snapshot karena hanya kecil, era reformasi nan tidak ditulis itu," kata Fadli Zon.

Politikus Gerindra ini menegaskan, penulisan ulang sejarah Indonesia hanya bakal memuat gambaran secara umum dan tidak mendetail, termasuk saat 1998. Ia mempersilahkan pihak nan keberatan untuk menulis secara perincian dan mandiri.

"Sejarah kita nan kita tulis itu bukan secara detail. Kalau mau detail, itu kudu bikin sendiri-sendiri. Ini adalah secara umum," jelas Fadli Zon.

"Jadi enggak ada nan aneh-aneh ya menurut saya," sambungnya. 

Aksi protes terjadi saat Rapat Kerja (Raker) antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025). 

Mulanya, Fadli Zon sedang menjawab hujan pertanyaan dari para personil Komisi X DPR RI mengenai statement tidak ada pemerkosaan massal di peristiwa Mei 1998. 

Tiba-tiba dari arah anjungan ruang rapat, sejumlah aktivis nan tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menggeruduk dan mengunterupsi rapat sembari membentangkan spanduk bertuliskan hentikan proyek penulisan ulang sejarah.

"Hentikan pemutihan sejarah. Dengarkan bunyi korban," teriak para aktivis itu.

"Tolak gelar pahlawan Soeharto. Tuntaskan Pelanggaran Berat HAM," teriak aktivis nan lain. 

Teriakan aktivis membuat rapat sempat terhenti beberapa saat. Fadli hanya terdiam sembari memandang spanduk nan berada di atas ruang rapat.

Usai meneriakan tuntutan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian meminta para aktivis untuk berhenti.

"Saya rasa cukup ya, cukup. Tolong kembali ke tempat masing-masing. Ya silakan kembali ke tempat masing-masing. Pamdal tolong diamankan," kata Lalu. 

Usai rapat, Fadli Zon mengaku biasa saja menyikapi protes tersebut. Menurutnya, apa nan dilakukan oleh Koalisi Masyarakat tersebut merupakan bagian dari aspirasi.

"Ya biasa lah, saya juga dulu pernah begitu. Menurut saya aspirasi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Menurut dia, banyak rumor nan disuarakan oleh koalisi. Tidak hanya soal pemutihan sejarah, tapi juga soal gelar pahlawan untuk Presiden kedua RI Soeharto.

"Kan tadi isunya bukan itu. Tentang Pak Harto apalah. Biasa ajalah, aspirasi ya," ujarnya