Ri Kerjasama Perikanan Dengan China, Ini Keuntungannya

Jakarta, librosfullgratis.com - Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani kesepakatan kerjasama perikanan dengan China, beberapa waktu nan lalu. Kerjasama ini bermaksud untuk meningkatkan sektor perikanan Indonesia.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lathoria Latif menjelaskan kerjasama tersebut bukan hanya untuk untung satu pihak, melainkan dirancang untuk saling menguntungkan. Katanya, kerjasama ini berasal dari inisiatif nan sudah digagas sejak tiga tahun lalu, dengan China menjadi negara pertama nan menawarkan kemitraan nan saling menguntungkan.

Meski begitu, Latif menegaskan kesepakatan ini tidak eksklusif hanya dengan China, dan membuka kesempatan bisa dijalin juga dengan negara lain. Kerjasama ini dimulai melalui penandatanganan MoU pada 2021, dilanjutkan dengan penyusunan Technical Cooperation Guideline (TCG), nan baru saja disepakati pada November 2023 lalu.

"Kemarin baru ditandatangani pak Prabowo saat beliau kunjungan ke China. (Kesepakatan kerjasama) ini melalui proses nan panjang dan tidak dilakukan hanya oleh KKP, tetapi oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan lintas kementerian. Jadi TCG ini sebetulnya bukan produk semata-mata KKP. Kita mendapatkan advice, mendapatkan pendampingan, sehingga tidak lagi kelak ada kesan seolah-olah hanya menguntungkan salah satu pihak," jelas Latif dalam konvensi pers di instansi KKP, Jumat (20/12/2024).

Dia menjelaskan, TCG mengatur 12 area kerjasama, nan mencakup pembangunan prasarana pelabuhan dan akomodasi pengolahan ikan di Indonesia, serta pengelolaan aktivitas penangkapan ikan dengan kapal berbendera Indonesia.

Salah satu poin krusial dalam kerjasama ini adalah keharusan bagi kapal nan terlibat untuk berbendera Indonesia, dan dimiliki oleh perusahaan patungan nan didirikan sesuai dengan norma Indonesia.

Dia menegaskan, kapal nan digunakan dalam proses penangkapan ikan tidak boleh langsung membawa hasil tangkapannya ke China, melainkan kudu mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan Indonesia, untuk diproses dan dikemas di dalam negeri. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan akibat positif bagi perekonomian lokal.

Meskipun kerjasama ini dibatasi selama tiga tahun pertama, Latif menegaskan bahwa kerjasama tersebut bakal dihentikan jika terbukti merugikan Indonesia.

"Kerjasama ini bertindak tiga tahun pertama. Itu kelak berasas pertimbangan bisa diperpanjang, bisa dievaluasi, alias jika memang rupanya tidak menguntungkan bisa dihentikan. Itu kan namanya kerjasama. Prinsip nan kita pegang adalah saling menguntungkan, memberikan perubahan, dan peningkatan dalam peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi nelayan kita," ucap dia.

Adapun untung bagi Indonesia dengan adanya kerjasama ini, lanjut Latif, adalah adanya pembayaran PNBP dari hasil perikanan nan dikelola, serta kesempatan pengembangan teknologi dan peningkatan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan akomodasi dan pengolahan ikan. Sementara bagi China, untung terletak pada pemasaran hasil tangkapan ikan Indonesia di pasar mereka.

Dalam kerjasama ini, Indonesia juga mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia dan teknologi di sektor perikanan melalui alih teknologi nan disepakati.

"Ketentuan awaknya, seluruh awak kapal perikanannya wajib penduduk negara Indonesia (WNI), selain fishing master boleh WNA (Warga Negara Asing). Artinya, jika fishing masternya bisa orang Indonesia, ya nggak ada masalah. Berarti (awak kapal) semua orang Indonesia. Tapi kan kadang-kadang ya mungkin perlu ada transfer teknologi, butuh waktu dan sebagainya," jelasnya.

Dia pun menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk memastikan kerjasama nan setara dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan prinsip saling menguntungkan, kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat sektor perikanan Indonesia dan memberikan akibat positif bagi perekonomian nasional.

"Jadi nan saya kudu yakinkan, banyak pertanyaan (keuntungan untuk Indonesia apa?), lantaran adanya kekhawatiran. Jadi kami jelaskan, pada garis utamanya, pemerintah, Pak Presiden terus menyampaikan kudu kerjasama menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan kenapa diteruskan. Hubungan juga jika tidak menguntungkan kan tidak perlu diteruskan," pungkasnya.

(pgr/pgr)

Next Article Kamehameha! Ini Jurus Baru Xi Jinping Genjot Ekonomi China