Sistem Deteksi Dini Tidak Cukup, Pemimpin Harus Berikan Statement Kuat Untuk Cegah Konflik Intoleransi Berulang

DIREKTUR Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan.(Dok. Antara)

DIREKTUR Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mengapresiasi Sistem Deteksi Dini Konflik Keagamaan nan diluncurkan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, nan bermaksud untuk mencegah bentrok sosial berdimensi keagamaan alias bentrok keagamaan di Indonesia.

“Hal itu menunjukkan bahwa PKUB mempunyai kemauan politik (politicall will) untuk mencegah bentrok keagamaan di Indonesia,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (31/7).

Namun demikian, Halili menegaskan bahwa kasus-kasus nan marak pada awal pemerintahan Presiden Prabowo ini sebetulnya menunjukkan bahwa inisiatif-inisiatif semacam itu tidak cukup efektif untuk mencegah terjadinya kasus-kasus intoleransi.

“Karena itu saya meragukan bahwa perihal itu dapat mencegah keberulangan kasus-kasus serupa,” kata Halili.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa perihal krusial nan bisa dilakukan oleh Kementerian Agama adalah mendorong agar Menteri Agama datang dan mengeluarkan statemen kuat atas kasus-kasus intoleransi nan terjadi di Indonesia, seperti nan terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

“Dalam setting sosial masyarakat kita nan tetap feodal, pernyataan seorang pemimpin sekelas Menteri, apalagi jika berbarengan dengan K/L nan lain, pasti bakal memobilisasi sumber daya sosial, juga birokrasi, untuk mencegah kasus-kasus serupa dan mengupayakan penanganan nan setara dalam kasus-kasus intoleransi nan terjadi,” tandasnya. (H-3)